Jakarta, Gesuri.id – Ketua DPP PDI PerjuanganI, Andreas Hugo Pareira, menilai penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR RI menjadi salah satu mekanisme paling rasional untuk menindaklanjuti polemik persyaratan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Andreas, mekanisme tersebut dinilai lebih efektif dan efisien dari segi waktu dibandingkan dengan langkah lainnya. Meski demikian, ia menegaskan bahwa Fraksi PDI Perjuangan belum akan mengajukan HMP dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dijadwalkan berlangsung Selasa (10/11).
"Saya kira hak menyatakan pendapat itu yang paling rasional, dan efisien, efektif dari segi waktu," ujar Andreas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Baca: Ini Lima Gaya Kepimpinan Ganjar Pranowo Yang Tidak Tertandingi
Ia menjelaskan, pembahasan mengenai langkah yang akan ditempuh masih berlangsung di internal Fraksi PDI Perjuangan. Komunikasi dan koordinasi antaranggota fraksi terus dilakukan untuk menentukan sikap terhadap persoalan tersebut.
Andreas menambahkan, pihaknya juga akan mencermati perkembangan dan dinamika politik yang muncul dalam Rapat Paripurna DPR RI sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Menurutnya, persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran telah menjadi perhatian setelah munculnya putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Karena itu, DPR RI perlu mencermati kedua putusan tersebut serta menindaklanjutinya melalui mekanisme konstitusional yang berlaku.
"Soal prosesnya, bagaimana mekanismenya, itu ada di dalam aturan di Pasal 7 Undang-Undang Dasar. Nah, sehingga mekanisme ini yang harus kita perhatikan betul," katanya.
Andreas menegaskan bahwa setiap langkah DPR harus berlandaskan aturan perundang-undangan dan konstitusi agar proses penanganan persoalan tersebut berjalan sesuai ketentuan hukum.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi telah menyampaikan keinginan untuk menyalurkan aspirasi terkait persoalan Wakil Presiden Gibran melalui mekanisme resmi di parlemen.
Baca: Empat Keberhasilan Ganjar Pranowo Selama Menjadi Gubernur
Namun, Dasco menjelaskan bahwa DPR RI masih berada dalam masa reses pada Senin (9/11/2026). Para anggota dewan saat itu tengah menjalankan kegiatan di daerah pemilihan masing-masing sebelum memasuki Masa Sidang II pada Selasa (10/11/2026).
"Mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah Wapres," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dengan demikian, pembahasan mengenai kemungkinan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat masih menunggu perkembangan di parlemen serta proses komunikasi antarfraksi. Mekanisme tersebut menjadi salah satu instrumen konstitusional yang dapat ditempuh DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
