Jakarta Gesuri.id – Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, menilai pengunduran diri sejumlah elite Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai gambaran hukum tabur tuai dalam dinamika politik nasional.
Ia menyebut situasi tersebut sebagai ironi politik yang dapat diibaratkan dengan pepatah “senjata makan tuan”.
Sutrisno mengaitkan mundurnya sejumlah tokoh PSI dengan peristiwa pengunduran diri Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum DPP Partai Golkar pada Agustus 2024. Menurutnya, Airlangga saat itu menyampaikan keputusan mundur sebagai langkah untuk menjaga keutuhan partai dan memastikan stabilitas transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Namun, Sutrisno berpandangan bahwa keputusan Airlangga tidak terlepas dari tekanan politik. Ia menilai dinamika yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa kekuasaan yang sebelumnya digunakan untuk menekan pihak lain pada akhirnya dapat berbalik arah.
Baca: Empat Keberhasilan Ganjar Pranowo Selama Menjadi Gubernur
“Dalam dunia politik berlaku hukum tabur tuai. Kita akan menuai dari bibit yang kita tabur. Kekuasaan yang jumawa menekan dan memaksa mundur Airlangga, akhirnya menuai ketika ada kekuasaan baru yang memaksa mundur Raja Juli Antoni, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, dan Giring Ganesha,” ujar Sutrisno.
Ia menyoroti pengunduran diri Giring Ganesha Djumaryo dari keanggotaan PSI serta keputusan Raja Juli Antoni untuk melepaskan jabatan Sekretaris Jenderal PSI sekaligus menghentikan seluruh aktivitasnya di partai tersebut. Keputusan Raja Juli itu disampaikan pada Senin (9/11/2026), tidak lama setelah pengunduran diri Giring.
Sutrisno juga menyinggung posisi Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka yang disebutnya turut mundur dari kepengurusan PSI. Menurutnya, mundurnya ketiga tokoh tersebut menjadi perkembangan politik yang menarik untuk dicermati, mengingat posisi dan peran mereka sebelumnya di partai.
Lebih jauh, Sutrisno menduga pengunduran diri para elite tersebut berkaitan dengan upaya menyelamatkan diri dari dinamika politik yang melibatkan kelompok yang ia sebut sebagai “Geng Solo”. Ia menilai perubahan peta kekuasaan telah memengaruhi posisi sejumlah tokoh yang sebelumnya memiliki kedekatan politik.
“Partai yang gemar membajak elite partai lain dan bangga menampung kader-kader pecatan partai lain, kini justru ditinggalkan elite sendiri. PSI mendapat karma politik ditinggal elitenya, ibarat pepatah senjata makan tuan,” ungkapnya.
Dalam pernyataannya, Sutrisno juga menghubungkan dinamika tersebut dengan isu dugaan penyadapan ilegal terhadap sekitar 6.000 orang yang menyeret nama Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan sejumlah pihak lainnya. Ia menilai munculnya pengakuan dari sejumlah pejabat pemerintah dan elite politik yang mengaku menjadi korban penyadapan perlu dicermati secara kritis.
Menurut Sutrisno, pengakuan tersebut belum disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Ia juga menyebut bahwa Bareskrim Polri belum pernah mengumumkan secara resmi daftar pihak yang diduga menjadi korban penyadapan tersebut.
“Pengakuan sepihak dari sejumlah elite politik, menteri, pejabat negara, dan orang-orang di sekitar Presiden Prabowo Subianto tidak didasarkan pada bukti. Bareskrim Polri belum pernah merilis daftar 6K yang disadap secara ilegal oleh LSP dan komplotannya,” kata Sutrisno.
Ia menduga pengakuan sebagai korban penyadapan tersebut merupakan upaya sejumlah pihak untuk mengambil jarak dari kelompok yang sebelumnya memiliki kedekatan dengan mereka. Meski demikian, tudingan mengenai penyadapan ilegal maupun keterlibatan pihak-pihak tertentu tersebut masih perlu dibuktikan melalui proses hukum dan keterangan resmi aparat penegak hukum.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
Sutrisno juga menyoroti momentum pengunduran diri para elite PSI yang berlangsung menjelang peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2026. Ia mengaitkannya dengan dinamika politik nasional menjelang pembukaan Masa Sidang II DPR RI.
Menurutnya, salah satu isu politik yang turut menjadi perhatian adalah wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR RI terkait pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Wacana tersebut dikaitkan dengan polemik mengenai persyaratan pendidikan yang dipersoalkan sejumlah pihak.
Sutrisno menilai rangkaian peristiwa tersebut memperlihatkan perubahan konfigurasi kekuasaan dan sikap sejumlah elite politik dalam menghadapi situasi yang berkembang.
Ia menegaskan bahwa dinamika politik seharusnya menjadi pelajaran bagi setiap kekuatan politik agar tidak menggunakan kekuasaan untuk menekan pihak lain. Sebab, dalam politik, posisi dan pengaruh dapat berubah seiring perkembangan keadaan.
Pernyataan Sutrisno tersebut sekaligus menjadi kritik terhadap praktik politik yang dinilainya sarat kepentingan kekuasaan. Baginya, peristiwa yang terjadi saat ini menjadi pengingat bahwa tindakan politik yang dilakukan terhadap pihak lain dapat berbalik menjadi konsekuensi bagi pelakunya sendiri.
