Surabaya, Gesuri.id Ketua DPRD Kota Surabaya, H. Syaifuddin Zuhri, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk proaktif melakukan verifikasi data kesejahteraan warga. Pemkot diminta tidak bersikap pasif dengan sekadar menunggu aduan atau keberatan dari masyarakat terkait penetapan status desil mereka.

​Syaifuddin menekankan bahwa akurasi data kemiskinan tidak bisa hanya bersandar pada sistem administrasi semata, melainkan wajib mencerminkan kondisi riil di lapangan melalui mekanisme jemput bola.

Baca:Perjalanan HidupGanjarPranowo Lengkap dengan Rekam Jejak

​Pemerintah itu pemilik regulasi, jadi sarana-sarana yang ada jangan cuma menunggu. Jemput bola, tegas pria yang akrab disapa Kaji Ipuk tersebut, Jumat (11/9).

​Politisi PDI Perjuangan ini menyoroti dampak keliru dari ketidaksesuaian data administratif. Perubahan status desil yang tidak akurat berpotensi mencabut hak warga kurang mampu dari akses layanan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan.