Jakarta, Gesuri.id - Keputusan Edi Purwanto meninggalkan kursi Ketua DPRD Provinsi Jambi dan melangkah ke DPR RI bukan sekadar lompatan karier politik. Di balik itu, ada refleksi panjang tentang keterbatasan daerah dalam menyelesaikan persoalan struktural yang dihadapi Jambi. Menurutnya masalah Jambi bermuara ke pusat.

Edi menilai, selama memimpin DPRD Provinsi Jambi, ia semakin menyadari banyak persoalan mendasar daerah tidak berhenti di level provinsi. Infrastruktur besar, pengendalian banjir, konflik lahan hingga ketahanan pangan, menurutnya, memiliki muara kebijakan di pemerintah pusat.

Ekspektasi saya dulu, sebagai Ketua DPRD Provinsi Jambi, bisa menyelesaikan hampir semua persoalan daerah. Ternyata tidak bisa. Banyak masalah itu ujungnya ada di nasional, ujar Edi dikutip Selasa (13/1).

Edi memaparkan realitas fiskal daerah yang menjadi batas nyata ruang gerak pemerintah provinsi. Dengan wilayah Jambi seluas lebih dari 50 ribu kilometer persegi, 11 kabupaten/kota, dan populasi sekitar 3,7 juta jiwa, beban pembangunan d i nilai tidak sebanding dengan kapasitas APBD.

Ia mencontohkan APBD Provinsi Jambi yang sempat menembus Rp5,5 triliun pada 2023, namun kembali terkontraksi akibat penurunan rasio dana transfer pusat. Anggaran tersebut, menurut Edi, belum cukup untuk membiayai persoalan besar seperti jalan nasional, irigasi strategis, hingga penanganan banjir lintas wilayah.