Sumbawa Besar, Gesuri.id Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sumbawa meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa untuk lebih strategis dalam menjaga keseimbangan fiskal daerah menyusul penurunan pendapatan dan belanja modal yang signifikan dalam Rancangan Perubahan APBD 2025. Pandangan itu disampaikan melalui juru bicaranya, Hj. Jamila, pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa, Kamis (25/9/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi atas penjelasan Bupati Sumbawa yang telah disampaikan pada 23 September 2025. Namun, fraksi juga menyoroti sejumlah catatan serius yang dianggap perlu segera dijawab oleh pemerintah daerah agar arah kebijakan fiskal tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.

Jamila mengungkapkan bahwa target pendapatan daerah turun dari Rp2,456 triliun menjadi Rp2,344 triliun atau berkurang 4,54%. Penurunan terbesar terjadi pada pendapatan transfer dari pusat yang menyusut Rp113,4 miliar (-5,21%). Apakah penurunan ini mencerminkan lemahnya komunikasi dan advokasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat? ujarnya mempertanyakan.

Penurunan juga terjadi pada pos lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 15,22%. Menurut Fraksi PDI Perjuangan, kondisi ini menunjukkan upaya menggali potensi pendapatan alternatif di luar dana transfer pusat belum maksimal. Meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik 4,06%, fraksi menilai capaian itu masih jauh dari optimal mengingat potensi ekonomi Sumbawa yang besar.

Fraksi juga menyoroti penurunan belanja daerah dari Rp2,453 triliun menjadi Rp2,430 triliun. Perhatian tajam diberikan pada belanja modal yang turun drastis 31,51% sementara belanja operasional justru meningkat. Mengapa belanja modal yang berdampak langsung pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik dipangkas? Ini bisa kontraproduktif terhadap visi pembangunan jangka panjang, tegas Jamila.