Sumbawa Besar, Gesuri.id – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sumbawa meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa untuk lebih strategis dalam menjaga keseimbangan fiskal daerah menyusul penurunan pendapatan dan belanja modal yang signifikan dalam Rancangan Perubahan APBD 2025. Pandangan itu disampaikan melalui juru bicaranya, Hj. Jamila, pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa, Kamis (25/9/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi atas penjelasan Bupati Sumbawa yang telah disampaikan pada 23 September 2025. Namun, fraksi juga menyoroti sejumlah catatan serius yang dianggap perlu segera dijawab oleh pemerintah daerah agar arah kebijakan fiskal tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Jamila mengungkapkan bahwa target pendapatan daerah turun dari Rp2,456 triliun menjadi Rp2,344 triliun atau berkurang 4,54%. Penurunan terbesar terjadi pada pendapatan transfer dari pusat yang menyusut Rp113,4 miliar (-5,21%). “Apakah penurunan ini mencerminkan lemahnya komunikasi dan advokasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat?” ujarnya mempertanyakan.
Penurunan juga terjadi pada pos lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 15,22%. Menurut Fraksi PDI Perjuangan, kondisi ini menunjukkan upaya menggali potensi pendapatan alternatif di luar dana transfer pusat belum maksimal. Meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik 4,06%, fraksi menilai capaian itu masih jauh dari optimal mengingat potensi ekonomi Sumbawa yang besar.
Fraksi juga menyoroti penurunan belanja daerah dari Rp2,453 triliun menjadi Rp2,430 triliun. Perhatian tajam diberikan pada belanja modal yang turun drastis 31,51% sementara belanja operasional justru meningkat. “Mengapa belanja modal yang berdampak langsung pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik dipangkas? Ini bisa kontraproduktif terhadap visi pembangunan jangka panjang,” tegas Jamila.
Fraksi meminta agar peningkatan belanja operasional bukan hanya untuk belanja rutin, tetapi benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Salah satu catatan khusus adalah pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Fraksi menyayangkan masih terjadinya kasus keracunan makanan siswa di beberapa daerah. “Jika tidak segera diatasi, kondisi ini bisa menimbulkan trauma pada siswa dan menggagalkan tujuan mulia program nasional MBG,” tambahnya.
Pada aspek pembiayaan, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti lonjakan penerimaan pembiayaan dari Rp5 miliar menjadi Rp93,4 miliar (naik 1.769%), yang sebagian besar berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. “Apakah ini mencerminkan rendahnya kualitas perencanaan dan serapan anggaran tahun lalu? Silpa semestinya bukan hanya menjadi tambalan atas defisit, tapi harus mendukung program produktif,” tegas Jamila.
Di akhir penyampaian pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya arah kebijakan fiskal yang lebih berani menggali potensi PAD, lebih bijak dalam menekan belanja rutin, serta lebih visioner dalam pemanfaatan pembiayaan daerah. Fraksi juga meminta penjelasan konkret mengenai tambahan PAD sebesar Rp9 miliar, alokasi SiLPA sebesar Rp86 miliar, dan penyebab penurunan signifikan pada Dana Bagi Hasil (DBH).
“Sinergi eksekutif dan legislatif mutlak diperlukan untuk menjaga kualitas APBD Perubahan 2025 demi mewujudkan Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera. Kami berharap jawaban pemerintah atas pertanyaan-pertanyaan ini dapat memperkuat arah pembangunan daerah,” pungkasnya.
