Kukar, Gesuri.id Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menyoroti penurunan pendapatan daerah sebesar Rp293 miliar dalam Perubahan APBD 2025.

Hal ini disampaikan Masniyah, Anggota DPRD Kukar yang juga Politisi PDI Perjuangan, dalam rapat paripurna DPRD, Senin (29/9/2025).

Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kukar yang telah menyusun perubahan APBD dengan memperhatikan kondisi perekonomian. Namun, kami juga mencatat sejumlah catatan penting yang perlu diperhatikan, ujarnya.

Menurutnya, penurunan pendapatan terutama akibat berkurangnya transfer dana pusat karena sektor pertambangan masih menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak mengalami perubahan signifikan.