Kukar, Gesuri.id – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menyoroti penurunan pendapatan daerah sebesar Rp293 miliar dalam Perubahan APBD 2025.
Hal ini disampaikan Masniyah, Anggota DPRD Kukar yang juga Politisi PDI Perjuangan, dalam rapat paripurna DPRD, Senin (29/9/2025).
“Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kukar yang telah menyusun perubahan APBD dengan memperhatikan kondisi perekonomian. Namun, kami juga mencatat sejumlah catatan penting yang perlu diperhatikan,” ujarnya.
Menurutnya, penurunan pendapatan terutama akibat berkurangnya transfer dana pusat karena sektor pertambangan masih menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak mengalami perubahan signifikan.
“Kami mendorong pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menggali potensi PAD melalui teknologi, penguatan basis data wajib pajak, serta eksplorasi sumber pendapatan baru,” jelas Masniyah.
Selain itu, Fraksi juga menekankan pentingnya program pro-rakyat seperti beasiswa berjenjang, seragam sekolah gratis, dan alokasi Rp50 juta per RT.
“Kami meminta program ini direalisasikan dengan baik agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
