Jakarta, Gesuri.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Samsun, menyoroti ketidakpastian realisasi tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat yang hingga kini belum jelas. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi perencanaan anggaran daerah, terutama saat DPRD Kaltim tengah membahas APBD Perubahan.

Oh janjinya kan gitu, katanya mau ditambah. Ya kita tunggulah. Dengan harap, penuh harap gitu ya. H2C, harap-harap capek, kata Samsun, dikutip Kamis (20/8/2026).

Samsun mengingatkan, keterlambatan pencairan tambahan DBH dapat berdampak terhadap pemanfaatan anggaran daerah. Ia khawatir dana tersebut baru diterima setelah pembahasan APBD Perubahan rampung, sehingga penggunaannya justru baru dapat dilakukan pada 2027.

Jangan nanti kita sudah berbahas perubahan, APBD Perubahan, itu barang baru masuk. Masuk-masuknya nanti dipakainya 2027, padahal laparnya sekarang, tegasnya.

Menurut Samsun, Pemerintah Pusat diharapkan segera memberikan kepastian sekaligus mempercepat penyaluran tambahan DBH. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menyesuaikan kebutuhan anggaran secara tepat dan memastikan dana tersebut dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat.