Jakarta, Gesuri.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Samsun, menyoroti ketidakpastian realisasi tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat yang hingga kini belum jelas. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi perencanaan anggaran daerah, terutama saat DPRD Kaltim tengah membahas APBD Perubahan.
“Oh janjinya kan gitu, katanya mau ditambah. Ya kita tunggulah. Dengan harap, penuh harap gitu ya. H2C, harap-harap capek,” kata Samsun, dikutip Kamis (20/8/2026).
Samsun mengingatkan, keterlambatan pencairan tambahan DBH dapat berdampak terhadap pemanfaatan anggaran daerah. Ia khawatir dana tersebut baru diterima setelah pembahasan APBD Perubahan rampung, sehingga penggunaannya justru baru dapat dilakukan pada 2027.
“Jangan nanti kita sudah berbahas perubahan, APBD Perubahan, itu barang baru masuk. Masuk-masuknya nanti dipakainya 2027, padahal laparnya sekarang,” tegasnya.
Menurut Samsun, Pemerintah Pusat diharapkan segera memberikan kepastian sekaligus mempercepat penyaluran tambahan DBH. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menyesuaikan kebutuhan anggaran secara tepat dan memastikan dana tersebut dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat.
Namun, Samsun mengakui posisi pemerintah daerah tidak mudah untuk mendesak Pemerintah Pusat. Ia bahkan berseloroh bahwa daerah hanya bisa menunggu keputusan para elite politik di Jakarta.
“Siapa yang berani mendesak pemerintah pusat, bos? Di sana ketua-ketua partai. Kita ini Korea-Korea, enggak akan berani kita,” ungkapnya.
Meski demikian, Samsun memastikan DPRD Kaltim telah berupaya menyampaikan persoalan tersebut secara langsung kepada pemerintah pusat. Salah satunya dengan mengajukan audiensi kepada Komisi XII DPR RI.
Ia mengatakan, DPRD Kaltim telah mengirim surat dan meminta jadwal pertemuan untuk menyampaikan aspirasi terkait persoalan DBH. Namun, agenda tersebut akhirnya batal dan pihak legislatif Kaltim tidak mendapat kesempatan untuk menyampaikan persoalan tersebut secara langsung.
“Legislatif sudah berupaya untuk menemui Komisi XII, tapi enggak diterima. Kita pernah berusaha ke Jakarta, kita berdua bersurat, kita sudah minta jadwal, enggak diterima,” jelasnya.
Samsun menuturkan, pembatalan pertemuan tersebut disampaikan dengan alasan kesibukan anggota DPR RI. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa DPRD Kaltim tetap berupaya memperjuangkan kepastian tambahan DBH agar dapat segera dimanfaatkan untuk kebutuhan pembangunan dan masyarakat di daerah.
“Tiba-tiba dibatalin, tidak diterima. Alasan mereka banyak kesibukan. Tuan-tuan yang di sana kan memang sibuk. Kita ini Korea-Korea saja yang perlu dengan mereka,” pungkas Samsun.
