Ambon, Gesuri.id - Ketua DPRD Provinsi Maluku, Edwin Adrian Huwae menyatakan, kebijakan moratorium yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sangat merugikan daerah dan semakin memiskinkan rakyat Maluku.

Meski pun moratorium sudah jalan bertahun-tahun namun Menteri Susi justru memberikan izin kepada 1.600 armada penangkap ikan yang beroperasi di Laut Arafura, Kabupaten Kepulauan Aru dengan produksi 4.100 kontainer setiap bulan, kata Edwin di Ambon, Rabu (4/9).

Baca:Pernyataan Perang Gubernur Murad ke MenteriSusiTak Masalah

Yang lebih ironisnya lagi, dari 1.600 unit kapal penangkap ikan yang diizinkan beroperasi di Laut Arafura, tidak memberikan PAD bagi daerah dan ternyata tidak satu pun Anak Buah Kapal (ABK) berasal dari Maluku.

Menurut dia, kebijakan seperti ini sangat merugikan daerah dan masyarakat Maluku dengan pemberlakukan aturan yang diterapkan ini seperti ini.