Banjarmasin, Gesuri.id — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Kalimantan Selatan mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat transformasi ekonomi lepas dari ketergantungan sektor pertambangan batu bara.
Dorongan ini disampaikan menyusul rilis publikasi Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka 2026 oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
DPD PDI Perjuangan Kalsel mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Banua yang mencapai 5,22 persen pada 2025—tertinggi dalam tiga tahun terakhir—dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menyentuh Rp305 triliun. Selain itu, tingkat kemiskinan turun menjadi 3,73 persen, pengangguran terbuka menjadi 4,16 persen, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik ke angka 76,10.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Ketua DPD PDI Perjuangan Kalsel, H.M. Syaripuddin, mengapresiasi kerja keras Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan masyarakat. Kendati demikian, ia mengingatkan agar capaian indikator makro tersebut tidak membuat pemangku kebijakan lengah.
"Kami bersyukur dan mengapresiasi capaian ini. Namun, angka rata-rata tidak boleh membuat kita lengah. Di balik indikator positif itu, masih ada sekitar 168 ribu saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan," kata pria yang akrab disapa Bang Dhin tersebut.
Berdasarkan pencermatan data BPS, PDI Perjuangan Kalsel menggarisbawahi lima persoalan utama yang memerlukan penanganan mendesak:
- Kerentanan Sektor Tambang: Pertambangan masih menyumbang 27,53 persen terhadap perekonomian daerah, di tengah penurunan nilai ekspor sebesar 13 persen menjadi US$10,14 miliar.
- Pengangguran Terkonsentrasi: Tingkat pengangguran tertinggi berada di Kota Banjarmasin (6,49 persen), Kabupaten Tanah Bumbu (6,05 persen), dan Kabupaten Kotabaru (5,93 persen).
- Kesenjangan Digital: Terdapat 184 desa yang belum terjangkau sinyal telekomunikasi (blank spot).
- Tekanan Inflasi Pangan: Inflasi meningkat dari 1,95 persen menjadi 3,66 persen. Hal ini berdampak langsung pada masyarakat karena lebih dari separuh pengeluaran rumah tangga dialokasikan untuk kebutuhan pangan.
- Tantangan Kemiskinan dan Stunting: Diperlukan penanganan yang lebih terpadu dan terintegrasi antar-instansi.
"Kekayaan tambang adalah titipan yang suatu saat akan habis. Sesuai semangat Trisakti Bung Karno, Kalimantan Selatan harus berdikari secara ekonomi. Sektor unggulan yang bertahan melampaui usia tambang harus dibangun mulai hari ini: pertanian, industri pengolahan, dan UMKM rakyat," tegas Bang Dhin.
Tawarkan Lima Solusi Strategis
Menjawab tantangan tersebut, DPD PDI Perjuangan Kalsel mendorong Pemprov Kalsel beserta DPRD untuk menjalankan lima langkah strategis:
1. Transformasi Ekonomi Pascatambang: Mengarahkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan reklamasi untuk mengakselerasi hilirisasi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.
2. Penciptaan Lapangan Kerja Berbasis Wilayah: Memperkuat pelatihan vokasi serta memberdayakan 60.949 unit industri mikro dan kecil, khususnya di wilayah dengan angka pengangguran tertinggi.
3. Pemerataan Akses Digital (Desa Terhubung): Menuntaskan masalah blank spot di 184 desa dengan prioritas di Kabupaten Tanah Bumbu, Barito Kuala, dan Tanah Laut.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
4. Ketahanan Pangan dan Pengendalian Inflasi: Mempertahankan tren produksi padi yang mencapai 1,18 juta ton serta menggelar operasi pasar secara berkala menjelang periode rawan kenaikan harga.
5. Pengentasan Kemiskinan dan Stunting Terpadu: Mengintegrasikan penyaluran bantuan sosial, perbaikan sanitasi, dan layanan gizi dalam satu data sasaran tunggal.
Bang Dhin menegaskan bahwa fraksi PDI Perjuangan di DPRD provinsi maupun kabupaten/kota siap mengawal kelima program ini dalam setiap pembahasan anggaran daerah.
"PDI Perjuangan siap bergotong royong dengan seluruh pemangku kepentingan. Kami juga mengajak masyarakat, akademisi, dan dunia usaha untuk turut mengawasi agar buah pertumbuhan ekonomi ini benar-benar dirasakan hingga ke pelosok desa," pungkasnya.
