Jakarta, Gesuri.id - Politisi PDI Perjuangan sekaligus Ketua Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Eko Suwanto, menilai rangkaian peristiwa yang berujung pada pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi pelajaran penting tentang konsekuensi dari setiap tindakan, terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia mengingatkan bahwa setiap tindakan pada akhirnya akan membawa konsekuensi sebagaimana filosofi Jawa, sopo seng salah bakalan seleh.

Dari sisi yuridis, ini sudah menjadi bukti yang cukup untuk mendasari langkah politik. Sebelumnya, kami juga telah menyampaikan apresiasi terhadap penggunaan hak menyatakan pendapat, ujar Eko, dikutip Sabtu (14/11/2026).

Menurut Eko, terdapat sejumlah aspek yang perlu dicermati terkait berhentinya Gibran, terutama menyangkut konstitusi dan proses hukum. Ia menyinggung sejumlah keputusan lembaga negara, di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 1/PHPUPRES-24 Romawi/2026, Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742K/TUN/2026, serta kebijakan Kemendikbudristek yang disebut mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SLTA atas nama Gibran.

Eko juga menyoroti Putusan MK Nomor 90 yang dinilainya menjadi titik kontroversi dalam proses pencalonan Gibran. Menurutnya, saat itu konstitusi telah diakali untuk memuluskan ketentuan mengenai batas usia melalui pengecualian bagi seseorang yang pernah menjabat sebagai kepala daerah.

Hari ini alam semesta menunjukkan kepada kita, sopo sing salah bakalan seleh, katanya.