Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi ll DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, meminta publik berhenti mengait-ngaitkan PDI Perjuangan dengan polemik calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Ia menegaskan, berdasarkan ketentuan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), sosok pengganti Wakil Presiden harus berasal dari partai politik pengusung dalam pemilihan presiden sebelumnya.
"Bagi yang suka melempar fitnah soal calon Wapres pengganti, tolong baca baik-baik. UU MD3 mensyaratkan bahwa pengganti harus dari partai pengusung dalam pilpres sebelumnya," tegas Deddy dikutip dari unggahan di akun pribadinya, Jumat (13/11/2026).
Deddy juga meminta masyarakat mencermati pihak-pihak yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), alih-alih menghubungkan PDI Perjuangan dengan polemik tersebut.
"Hentikan mengait-ngaitkan PDI Perjuangan dengan polemik Gibran. Silakan cek siapa yang menggugat di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung," sambungnya.
Menurut Deddy, proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di parlemen merupakan sebuah keniscayaan setelah adanya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan demi hukum Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Ijazah yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Ia menilai, keputusan Gibran untuk mengundurkan diri merupakan langkah terbaik dalam menyikapi polemik tersebut. Sebab, apabila tetap bersikukuh mempertahankan jabatan, proses yang berlangsung dinilai berpotensi mengungkap persoalan lain terkait penerbitan Suket dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
"Sebab jika ngotot, prosesnya akan membuka semua tabir persekongkolan terkait Suket dan PKPU yang berimplikasi pidana," ujar Deddy.
Lebih lanjut, Deddy mengajak seluruh pihak untuk mengakhiri polemik yang dinilai telah cukup lama menyita perhatian dan energi publik. Ia berharap masyarakat dapat kembali melangkah ke depan tanpa terus memperpanjang perdebatan mengenai persoalan tersebut.
"Mari melangkah ke depan dan menyudahi polemik yang sudah cukup lama menyita energi publik ini. Ingatlah apa kata Bung Karno, kekuasaan yang abadi itu hanyalah milik Tuhan semata. Tak ada manusia yang boleh berilusi menggenggam kekuasaan selamanya," pungkasnya.
