Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dede Indra Permana Soediro berharap Presiden Prabowo Subianto bisa mempercepat pengisian jabatan Wakil Presien (Wapres) usai Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri.
Proses pemilihan Wapres pengganti Gibran diharap tetap mengedepankan ketelitian serta kepatuhan terhadap mekanisme dan prosedur konstitusional.
Demikian disampaikan Dede setelah bertemu dengan Presiden Prabowo dan Gibran pada Kamis, 12 November 2026.
Menurut Dede, kekosongan jabatan Wakil Presiden sejak pukul 11.26 WIB hari ini perlu segera ditindaklanjuti melalui tahapan yang berlaku.
"Hari ini saya bertemu dengan Bapak Presiden dan Mas Gibran. Bahwa sejak pukul 11.26 WIB tadi sudah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Dalam diskusi tersebut menyarankan proses pengisiannya segera dipercepat, tetap dengan seksama dan sesuai mekanisme konstitusi," katanya dilansir SinPo.id, dikutip Jumat (13/11/2026).
Dia menuturkan bahwa dalam diskusi tersebut turut mengemuka pentingnya dukungan terhadap pelaksanaan tugas Presiden, termasuk berbagai agenda kenegaraan di luar negeri. Keberadaan Wapres diperlukan untuk membantu memastikan pemerintahan tetap berjalan optimal sesuai arahan Presiden.
"Dalam diskusi tadi juga diingatkan bahwa Bapak Presiden memiliki banyak tugas dan agenda ke luar negeri. Kita ingin ketika Bapak Presiden menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri, pemerintahan di dalam negeri tetap berjalan optimal sesuai arahan beliau. Di sinilah pentingnya peran Wakil Presiden dalam membantu Presiden," kata dia.
Atas pertimbangan tersebut, Dede berharap pengisian jabatan Wapres dapat dituntaskan secepat mungkin. Dia menyebut 26 November 2026 sebagai target yang diharapkan, dengan tetap memperhatikan seluruh persyaratan dan ketentuan waktu yang berlaku.
"Harapan saya, apabila seluruh tahapan dan ketentuan waktunya memungkinkan, paling lambat 26 November sudah dapat diselesaikan. Karena itu, koordinasi dan kesiapan administrasinya perlu segera dilakukan agar proses berjalan cepat, tertib, dan memiliki dasar hukum yang kuat," katanya.
Dede menjelaskan bahwa konstitusi telah memberikan mekanisme yang jelas. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari sejak terjadi kekosongan.
