Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sturman Panjaitan, menilai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI secara sukarela merupakan langkah terbaik dan bijaksana untuk menyelesaikan polemik yang berkembang.
Menurutnya, persoalan tersebut harus disikapi dengan mengedepankan konstitusi, bukan kemarahan ataupun kepentingan emosional.
"Jadi setidaknya pelanggaran itu memang harus mendapatkan sanksi. Kita menghormati dan menghargai apabila pengunduran diri dilakukan secara sukarela," kata Sturman, Jumat (13/11/2026).
Ia berpandangan langkah pengunduran diri secara sukarela sebaiknya ditempuh sebelum persoalan berkembang menjadi gejolak yang berpotensi memunculkan masalah lebih besar di tengah masyarakat.
Menurut Sturman, penyelesaian polemik tersebut harus tetap berpedoman pada aturan hukum dan mekanisme konstitusional. Ia menegaskan, tidak perlu ada kemarahan maupun tindakan yang didorong oleh emosi dalam menyikapi persoalan yang menyangkut jabatan Wakil Presiden.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka telah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Sturman menjelaskan, sebelumnya sebanyak 120 anggota DPR RI telah menyampaikan pandangan terkait persoalan persyaratan pendidikan Gibran sebagai Wakil Presiden. Pandangan tersebut muncul setelah adanya polemik mengenai keabsahan dokumen pendidikan yang menjadi bagian dari persyaratan pencalonannya.
Persoalan itu juga berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan permohonan sengketa terkait syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard (NO).
Sturman menilai, apabila Gibran tidak mengambil langkah penyelesaian secara sukarela, persoalan tersebut dapat berlanjut melalui mekanisme konstitusional sesuai ketentuan yang berlaku.
"Sehingga beliau secara sukarela harus mengundurkan diri dengan baik. Tidak perlu ada gejolak apa pun. Namun, semua itu tergantung pada niat baik beliau," kata Sturman.
Ia menegaskan, sikap tersebut bukan didasari kemarahan ataupun kepentingan politik emosional. Sebaliknya, langkah yang didorongnya merupakan konsekuensi dari pandangan bahwa setiap persoalan hukum harus diselesaikan berdasarkan aturan yang berlaku.
Sturman juga mengingatkan bahwa apabila tidak ada langkah penyelesaian, terdapat mekanisme lanjutan berupa penyampaian pendapat sesuai ketentuan konstitusi. Karena itu, ia berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui jalan yang baik tanpa menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.
"Menundurkan diri adalah hal yang paling baik dan tepat untuk beliau, untuk masa depan beliau ke depan. Karena kita harus tahu bahwa benar itu benar, salah itu salah, bukan memaksakan kehendak," tegasnya.
Sturman berharap seluruh pihak dapat menghormati proses hukum dan konstitusi dalam menyikapi polemik tersebut. Baginya, penyelesaian yang mengedepankan aturan merupakan jalan terbaik untuk menjaga ketertiban serta memastikan kehidupan demokrasi tetap berjalan sesuai prinsip negara hukum.
