Tegal, Gesuri.id Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino, menegaskan bahwa keputusannya menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan bentuk tanggung jawab konstitusional, bukan tindakan yang dilandasi permusuhan politik.

Harris menjelaskan, penggunaan HMP merupakan hak konstitusional anggota DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, setiap persoalan yang berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan konstitusi.

Pernyataan tersebut disampaikan Harris kepada Majalah Fakta melalui sambungan telepon, Kamis (12/11/2026). Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah IX yang meliputi Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes itu menyebut bahwa setiap pejabat publik wajib tunduk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Baca:Tak Banyak yang Tahu Ternyata Capres Ganjar Pranowo Keturunan

Bagi saya, jabatan publik bukanlah kekuasaan tanpa batas. Setiap pejabat negara, tanpa terkecuali, harus tunduk pada konstitusi dan hukum. Saya menandatangani HMP ini dengan kesadaran bahwa setiap persoalan harus diuji secara terbuka, objektif, dan berdasarkan fakta serta ketentuan hukum yang berlaku, ujar Harris.