Jakarta, Gesuri.id – Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menyampaikan sejumlah kriteria sosok Wakil Presiden (Wapres) ideal yang dinilai mampu mendukung dan melengkapi kepemimpinan Presiden.
Menurutnya, seorang wakil presiden harus memiliki pengalaman di pemerintahan, kemampuan politik, serta pemahaman terhadap arah kebijakan nasional.
Said menilai, posisi wakil presiden tidak sekadar menjadi pendamping presiden, tetapi juga harus mampu memberikan kontribusi strategis dalam membantu penyelesaian berbagai persoalan bangsa. Kemampuan membaca persoalan nasional dan memberikan solusi menjadi salah satu aspek penting yang perlu dimiliki calon wakil presiden.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
"Sang wapres mampu melengkapi sisi kepemimpinan nasional, seperti membantu merumuskan peta masalah strategis, sekaligus memberikan way out buat presiden, baik dalam jangka pendek maupun menengah, namun tetap dalam kredo politik presiden," ujar Said dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Jumat (13/11).
Ia menjelaskan, terdapat beberapa latar belakang yang dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan sosok wakil presiden. Kandidat dapat berasal dari partai politik pendukung pemerintah, kelompok politik di luar koalisi, maupun kalangan profesional dan tokoh masyarakat.
Menurut Said, masing-masing kelompok memiliki keunggulan yang dapat dipertimbangkan sesuai kebutuhan pemerintahan. Namun, ia berpandangan bahwa calon dari lingkungan politik memiliki peluang untuk membangun dukungan yang kuat terhadap agenda pemerintahan.
"Dari ketiga opsi tersebut, idealnya calon wapres dari kelompok politik, tetapi bisa memiliki bonding penuh dengan presiden. Bisa memahami karakter presiden, dan menempatkan sekaligus tahu diri sebagai wapres," katanya.
Selain keselarasan dengan presiden, Said menekankan pentingnya pengalaman politik dan rekam jejak pemerintahan. Ia menilai, sosok yang memiliki kekuatan politik di parlemen sekaligus pengalaman menjalankan pemerintahan dapat membantu memperkuat pelaksanaan program nasional.
"Sosok itu dari kelompok politik yang besar di parlemen, bahkan kalau perlu yang terbesar di parlemen, tetapi memiliki kecakapan dan rekam jejak di pemerintahan, sehingga pengalamannya bisa digunakan untuk membantu presiden menyukseskan pemerintahannya," jelasnya.
Said juga menyoroti pentingnya kesamaan visi dan hubungan kerja yang saling melengkapi antara presiden dan wakil presiden. Menurutnya, koordinasi yang baik di antara keduanya diperlukan agar arah kebijakan pemerintahan tetap berjalan selaras dan berbagai program pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal.
Lebih lanjut, Said menjelaskan bahwa mekanisme pengisian jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang paling lambat dalam waktu 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.
Baca: Ganjar Pranowo Minta Publik Hormati Keinginan Gibran Mundur
Dengan mekanisme tersebut, presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan dua kandidat yang selanjutnya dipilih oleh MPR. Said menilai, ketentuan ini memberikan ruang bagi presiden untuk mempertimbangkan sosok yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan pemerintahan.
Ia berharap, wakil presiden yang terpilih nantinya memiliki kapasitas, pengalaman, serta keselarasan visi dalam mendukung kepemimpinan nasional. Hal itu dinilai penting agar pemerintah dapat lebih fokus menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat sekaligus menghadapi tantangan global.
"Opsi ini dalam hemat saya yang paling ideal, karena pemerintahan bisa lebih fokus menyelesaikan berbagai persoalan mendasar rakyat, mampu menghadapi berbagai tantangan global, bahkan menjadikan kepemimpinan nasional sebagai kekuatan strategis pembangunan," ungkapnya.
Meski menyampaikan sejumlah kriteria tersebut, Said menegaskan bahwa penentuan calon wakil presiden merupakan kewenangan presiden sesuai mekanisme konstitusi. Presiden dinilai memiliki pemahaman mengenai kebutuhan pemerintahan dan tantangan yang harus dihadapi dalam menjalankan agenda pembangunan nasional.
