Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, mendesak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) segera merespons dan memaparkan perkembangan penanganan 271 permohonan perlindungan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Desakan ini muncul menyusul semakin beragamnya modus kejahatan lintas negara yang menelan korban jiwa.
Berdasarkan catatan LPSK sepanjang Januari hingga 11 November 2026, terdapat total 15.836 permohonan perlindungan yang masuk. Dari jumlah tersebut, 271 di antaranya merupakan korban TPPO.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Kasus yang ditangani mencakup pengiriman pekerja migran nonprosedural—terutama dengan tujuan Malaysia—hingga penipuan berkedok perekrutan tentara bayaran Rusia yang dilaporkan telah memakan korban jiwa.
Andreas menilai, TPPO merupakan kejahatan kemanusiaan yang meninggalkan luka berlapis. Korban tidak hanya mengalami kerugian fisik seperti disabilitas, kematian, hingga terinfeksi HIV/AIDS dan penyakit menular seksual, tetapi juga menanggung trauma psikologis berat. Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi memicu penyakit sosial dan mencoreng wajah negara di mata dunia.
"Semakin banyak peristiwa dan korban TPPO, negara bisa dianggap gagal melindungi hak asasi warganya," tegas Andreas dalam keterangannya di Jakarta.
Dalam beberapa tahun terakhir, pola kejahatan TPPO mengalami pergeseran signifikan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai basis operasi. Pelaku kini leluasa menjerat korban secara lintas negara melalui perekrutan daring (online) untuk penempatan pekerja migran perorangan maupun praktik prostitusi. Jaringannya pun telah merambah dari pelosok desa, perkotaan, hingga lintas batas negara.
Baca: Tak Banyak yang Tahu Ternyata Capres Ganjar Pranowo Keturunan
Data menunjukkan bahwa kelompok rentan masih mendominasi daftar korban, meliputi perempuan, anak-anak, anak buah kapal (ABK) di sektor maritim, serta pekerja migran perempuan di sektor domestik.
Melihat kompleksitas tersebut, Andreas meminta LPSK tidak sekadar menerima laporan, tetapi juga memetakan karakteristik kasus, wilayah asal, kebutuhan spesifik korban, hingga hambatan di lapangan. Ia juga mendorong penguatan layanan perlindungan terpadu bagi korban maupun keluarganya.
"Berdasarkan 271 pengaduan ini, LPSK perlu memperkuat koordinasi dengan Gugus Tugas TPPO dari tingkat pusat hingga daerah, terutama dalam hal pelayanan medis, pendampingan hukum, rehabilitasi psikis, pemulihan sosial, dan jaminan keamanan," pungkasnya.
