Tegal, Gesuri.id – Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino, menegaskan bahwa keputusannya menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan bentuk tanggung jawab konstitusional, bukan tindakan yang dilandasi permusuhan politik.
Harris menjelaskan, penggunaan HMP merupakan hak konstitusional anggota DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, setiap persoalan yang berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan konstitusi.
Pernyataan tersebut disampaikan Harris kepada Majalah Fakta melalui sambungan telepon, Kamis (12/11/2026). Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah IX yang meliputi Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes itu menyebut bahwa setiap pejabat publik wajib tunduk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Baca: Tak Banyak yang Tahu Ternyata Capres Ganjar Pranowo Keturunan
“Bagi saya, jabatan publik bukanlah kekuasaan tanpa batas. Setiap pejabat negara, tanpa terkecuali, harus tunduk pada konstitusi dan hukum. Saya menandatangani HMP ini dengan kesadaran bahwa setiap persoalan harus diuji secara terbuka, objektif, dan berdasarkan fakta serta ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Harris.
Ia menegaskan, persoalan tersebut bukan menyangkut persaingan antara pihak yang berkuasa dan pihak yang berada di luar pemerintahan. Lebih dari itu, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga prinsip demokrasi dan memastikan penyelenggaraan negara berjalan sesuai aturan hukum.
Menurut Harris, mekanisme konstitusional harus dihormati sebagai sarana untuk menguji persoalan secara terbuka dan bertanggung jawab. Karena itu, penggunaan hak parlemen tidak semestinya langsung dimaknai sebagai bentuk permusuhan politik ataupun upaya menciptakan kegaduhan.
Sebelumnya, pimpinan DPR RI telah menerima usulan HMP terhadap Wakil Presiden dalam rapat di Ruang Rapat Komisi VIII DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Penerimaan usulan tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR Saan Mustopa bersama Cucun Ahmad Syamsurijal.
Usulan tersebut diajukan oleh 120 anggota DPR dari delapan fraksi. Jumlah itu telah melampaui persyaratan minimal pengajuan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
Secara substansi, usulan HMP merujuk pada Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Materi yang diajukan berkaitan dengan dugaan Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden, yang berawal dari polemik dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka.
Dalam pandangan para pengusul dari Fraksi PDI Perjuangan, pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden harus berlandaskan UUD 1945 serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip negara hukum mengharuskan setiap pejabat negara menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai konstitusi.
Baca: Ganjar Curhat Pernah Digoda 'Mencuri' dengan e-Katalog
Meski demikian, Harris mengingatkan bahwa penerimaan usulan HMP oleh pimpinan DPR bukan berarti Wakil Presiden secara otomatis diberhentikan dari jabatannya. Usulan tersebut masih harus melalui sejumlah tahapan pembahasan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku di DPR.
Tahapan selanjutnya mencakup pengumuman dalam rapat paripurna serta proses pembahasan melalui mekanisme internal DPR sebelum ditentukan langkah berikutnya.
Harris berharap seluruh proses tersebut dapat berjalan secara terbuka, objektif, dan berlandaskan hukum. Ia menilai penghormatan terhadap konstitusi merupakan bagian penting dalam menjaga demokrasi sekaligus memastikan seluruh pejabat negara memiliki tanggung jawab yang sama di hadapan hukum.
