Denpasar, Gesuri.id Anggota DPR RI Dapil Bali dari Fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Parta, S.H., menyoroti serius polemik penutupan akses warga Banjar Adat Giri Dharma oleh manajemen Garuda Wisnu Kencana (GWK) yang dinilai telah menyalahi prinsip keadilan sosial bagi masyarakat setempat.

Meski pihak manajemen GWK telah membongkar pagar beton per 1 Oktober 2025, Parta menilai penyelesaian tersebut belum sepenuhnya tuntas karena masih ada persoalan mendasar terkait hak masyarakat atas akses jalan yang telah digunakan sejak lama.

Masalah ini bukan sekadar soal pagar, tetapi soal hak dasar masyarakat untuk mendapatkan akses dan ruang hidup yang layak. Pemerintah tidak boleh tinggal diam, tegas Parta di Denpasar, Senin (6/10).

Parta menilai tindakan penutupan akses jalan oleh pengelola GWK telah menyebabkan warga Banjar Giri Dharma terisolir di tanah kelahiran mereka sendiri.

Itu pelanggaran nyata terhadap hak warga. Investasi besar tidak boleh dijadikan alasan untuk menyingkirkan kepentingan rakyat, ujarnya.