Denpasar, Gesuri.id – Anggota DPR RI Dapil Bali dari Fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Parta, S.H., menyoroti serius polemik penutupan akses warga Banjar Adat Giri Dharma oleh manajemen Garuda Wisnu Kencana (GWK) yang dinilai telah menyalahi prinsip keadilan sosial bagi masyarakat setempat.
Meski pihak manajemen GWK telah membongkar pagar beton per 1 Oktober 2025, Parta menilai penyelesaian tersebut belum sepenuhnya tuntas karena masih ada persoalan mendasar terkait hak masyarakat atas akses jalan yang telah digunakan sejak lama.
“Masalah ini bukan sekadar soal pagar, tetapi soal hak dasar masyarakat untuk mendapatkan akses dan ruang hidup yang layak. Pemerintah tidak boleh tinggal diam,” tegas Parta di Denpasar, Senin (6/10).
Parta menilai tindakan penutupan akses jalan oleh pengelola GWK telah menyebabkan warga Banjar Giri Dharma terisolir di tanah kelahiran mereka sendiri.
“Itu pelanggaran nyata terhadap hak warga. Investasi besar tidak boleh dijadikan alasan untuk menyingkirkan kepentingan rakyat,” ujarnya.
Ia pun mendesak pemerintah pusat maupun daerah segera mengambil langkah tegas untuk memastikan kepastian hukum bagi rakyat.
“Pemerintah harus hadir memberikan solusi adil yang mengembalikan hak warga tanpa mengorbankan keberlanjutan investasi pariwisata di kawasan GWK,” kata Parta.
Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan itu menekankan, keberadaan GWK sebagai ikon pariwisata nasional tidak boleh berdiri di atas penderitaan masyarakat sekitar. Menurutnya, pembangunan pariwisata seharusnya menjadi contoh bagaimana investasi dapat berjalan berdampingan dengan kepentingan warga lokal.
“GWK harus menunjukkan bahwa investasi yang besar juga bisa berpihak pada rakyat kecil. Jangan sampai rakyat terus jadi korban,” pungkas Parta.
