Jakarta, Gesuri.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat (Jabar) Ineu Purwadewi Sundari, menegaskan bahwa peningkatan representasi perempuan dalam proses politik bukan hanya sebuah kebutuhan, tetapi juga prasyarat untuk mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Ineu menyampaikan bahwa KPP memiliki mandat strategis untuk memastikan isu-isu perempuan dan anak menjadi bagian integral dari kebijakan publik.

Perjuangan politik perempuan bukan sekadar memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu, tetapi memastikan bahwa suara perempuan dan anak terakomodasi dalam berbagai regulasi, alokasi anggaran, hingga fungsi pengawasan di lembaga legislatif, tegasnya.

Baca:GanjarPranowo Tekankan Pentingnya Kritik

KPP mempunyai kewajiban politik untuk memperjuangkan agar isu perempuan dan anak terwujud dalam kebijakan regulasi, anggaran, dan seluruh proses pengawasan. Itu menjadi tugas setiap KPP di wilayahnya masing-masing, sambung Ineu, yang dipercaya menjadi Wakil Ketua KPP Provinsi Jawa Barat 2025 2029 tersebut.