Jakarta, Gesuri.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat (Jabar) Ineu Purwadewi Sundari, menegaskan bahwa peningkatan representasi perempuan dalam proses politik bukan hanya sebuah kebutuhan, tetapi juga prasyarat untuk mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Ineu menyampaikan bahwa KPP memiliki mandat strategis untuk memastikan isu-isu perempuan dan anak menjadi bagian integral dari kebijakan publik.
“Perjuangan politik perempuan bukan sekadar memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu, tetapi memastikan bahwa suara perempuan dan anak terakomodasi dalam berbagai regulasi, alokasi anggaran, hingga fungsi pengawasan di lembaga legislatif,” tegasnya.
Baca: Ganjar Pranowo Tekankan Pentingnya Kritik
“KPP mempunyai kewajiban politik untuk memperjuangkan agar isu perempuan dan anak terwujud dalam kebijakan regulasi, anggaran, dan seluruh proses pengawasan. Itu menjadi tugas setiap KPP di wilayahnya masing-masing,” sambung Ineu, yang dipercaya menjadi Wakil Ketua KPP Provinsi Jawa Barat 2025 – 2029 tersebut.
Ineu menegaskan komitmen tersebut harus menjadi roh sekaligus prioritas utama dalam setiap langkah organisasi, bukan hanya sekadar bagian dari target-target politik.
Ineu menjelaskan bahwa peran legislator perempuan sangat vital dalam mendorong kebijakan yang pro-perempuan serta anggaran yang responsif gender.
Baca: Ganjar Pranowo Tak Ambil Pusing
Ia menilai kehadiran perempuan di parlemen membawa perspektif yang lebih luas, terutama dalam pembahasan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan perempuan, anak, serta program-program sosial lainnya yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
“Perempuan parlemen akan terus berjuang, mulai dari penyusunan perda hingga memastikan anggaran yang responsif gender dapat diimplementasikan dengan baik. Program-program sosial juga harus diperkuat, khususnya yang berkaitan dengan perempuan, anak, dan berbagai persoalan lain di Jawa Barat,” kata Ineu.
Ia juga berharap KPP Jabar mampu terus menghadirkan solusi konkret terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Jawa Barat. Menurutnya, kolaborasi antarlegislator perempuan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota akan menjadi kekuatan penting dalam mendorong perubahan kebijakan yang lebih berpihak dan berperspektif.
