Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi mengingatkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian hati-hati dalam mengelola program Kartu Tanpa Penduduk Elektronik (e-KTP) agar tidak berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Saya ingatkan karena persoalan e-KTP, Mendagri tahu ketika menjadi Kapolri, e-KTP ada persoalan di KPK. Karena itu saya mengingatkan, hati-hati jangan sampai terulang lagi, kata Johan Budi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (26/11).

Dia juga mempertanyakan harga blangko e-KTP yang dijelaskan Kemendagri, apakah dengan harga sekitar Rp10.000 terdapat chip di dalam kartu.

Menurut dia, ketika dirinya memegang e-KTP, seperti kertas biasa dan kalau beli di daerah Glodok, Jakarta, harganya hanya Rp1.500.