Jakarta, Gesuri.id - Rencana pemerintah menyerahkan pengelolaan kartu pra kerja kepada Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto dipertanyakan oleh anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo.

Menurutnya Rahmad hal tersebut sangat tidak sesuai dengan tupoksi yang seharusnya.

Apa urgensinya sehingga pengelolaan program kartu pra kerja diserahkan kepada Menko Perekonomian? Apa karena anggaran Menko yang minim sehingga mengambil alih program kementerian teknis yang anggarannya 10 T itu?, ungkap Rahmad disela-sela Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Ketenagakerjaan di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (20/11).

Baca:Kartu Pra KerjaTidak Bebani APBN, Ini Penjelasannya