PAGI itu, Sabtu, 27 Juli 1996, kepulan asap hitam yang membubung dari Jalan Diponegoro Nomor 58 tidak sekadar menandai runtuhnya bangunan fisik Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Asap itu adalah sublimasi dari kemarahan yang telah mengerak selama tiga dekade di cerobong-cerobong pabrik, di tanah-tanah petani yang dirampas, di perahu-perahu nelayan yang dipinggirkan, dan di mesin-mesin tik jurnalis yang dipaksa bungkam.

Tragedi Kudatuli (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli) sering kali disempitkan sekadar sebagai konflik internal perebutan stempel partai antara Megawati Soekarnoputri dan Soerjadi. Namun, jika kita menggunakan pisau analisis sejarah yang lebih luas, hari berdarah itu adalah titik temu dari semua lini rasa sakit kemanusiaan di bawah tumit rezim Orde Baru. Ia adalah muara di mana sekat ketakutan pecah, menyatukan seluruh lapisan masyarakat dalam satu arus perlawanan semesta.

Labirin Represi: Ketika Semua Lini Dibikin Sunyi

Orde Baru adalah sebuah mesin raksasa yang bergerak di atas rel bernama stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Siapa pun yang mencoba menggeser rel tersebut, akan digilas. Sebelum darah tumpah di Diponegoro, rezim telah mencabuti kuku-kuku perlawanan di berbagai sektor.Dua tahun sebelum Kudatuli, pada Juni 1994, ruang publik dikebiri ketika Majalah Tempo, Editor, dan Tabloid DeTIK dibredel karena berani mengendus korupsi pembelian kapal perang bekas. Jurnalis diburu, kebenaran disensor di bawah ancaman pencabutan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers).

Di pedesaan, represi mewujud dalam bentuk laras senapan yang mengawal proyek-proyek pembangunan. Di Kedung Ombo, petani yang menolak tanahnya ditenggelamkan demi waduk. Di Madura, Tragedi Nipah (1993) merenggut nyawa petani yang mempertahankan tanahnya dari proyek waduk. Sementara nelayan tradisional perlahan mati kelaparan di pesisir akibat zonasi laut yang memihak kapal pukat harimau (trawl) milik jejaring oligarki Jakarta.