Kudatuli dan Muara Perlawanan Rakyat yang Dikhianati

PAGI itu, Sabtu, 27 Juli 1996, kepulan asap hitam yang membubung dari Jalan Diponegoro Nomor 58 tidak sekadar menandai runtuhnya bangunan fisik Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Asap itu adalah sublimasi dari kemarahan yang telah mengerak selama tiga dekade di cerobong-cerobong pabrik, di tanah-tanah petani yang dirampas, di perahu-perahu nelayan yang dipinggirkan, dan di mesin-mesin tik jurnalis yang dipaksa bungkam.

Tragedi Kudatuli (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli) sering kali disempitkan sekadar sebagai konflik internal perebutan stempel partai antara Megawati Soekarnoputri dan Soerjadi. Namun, jika kita menggunakan pisau analisis sejarah yang lebih luas, hari berdarah itu adalah titik temu dari semua lini rasa sakit kemanusiaan di bawah tumit rezim Orde Baru. Ia adalah muara di mana sekat ketakutan pecah, menyatukan seluruh lapisan masyarakat dalam satu arus perlawanan semesta.

Labirin Represi: Ketika Semua Lini Dibikin Sunyi

Orde Baru adalah sebuah mesin raksasa yang bergerak di atas rel bernama "stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi". Siapa pun yang mencoba menggeser rel tersebut, akan digilas. Sebelum darah tumpah di Diponegoro, rezim telah mencabuti kuku-kuku perlawanan di berbagai sektor. Dua tahun sebelum Kudatuli, pada Juni 1994, ruang publik dikebiri ketika Majalah Tempo, Editor, dan Tabloid DeTIK dibredel karena berani mengendus korupsi pembelian kapal perang bekas. Jurnalis diburu, kebenaran disensor di bawah ancaman pencabutan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers).

Di pedesaan, represi mewujud dalam bentuk laras senapan yang mengawal proyek-proyek pembangunan. Di Kedung Ombo, petani yang menolak tanahnya ditenggelamkan demi waduk. Di Madura, Tragedi Nipah (1993) merenggut nyawa petani yang mempertahankan tanahnya dari proyek waduk. Sementara nelayan tradisional perlahan mati kelaparan di pesisir akibat zonasi laut yang memihak kapal pukat harimau (trawl) milik jejaring oligarki Jakarta.

Melalui kebijakan fusion (penggabungan partai) sejak 1973, partai politik dipaksa mandul. Mereka diposisikan sebagai "aksesoris demokrasi" agar pemilu lima tahunan tampak sah di mata dunia."Kami dipaksa tunduk pada aturan yang mereka buat sendiri. Kalau kami melawan, kami dituduh subversif. Tanah diambil, koran dilarang terbit, hak bersuara dicabut. Kita semua seperti hidup di dalam penjara tanpa jeruji besi," kenang salah satu aktivis pergerakan mahasiswa kala itu.

Ketika Megawati Soekarnoputri muncul di KLB Surabaya tahun 1993 dan menyatakan diri sebagai Ketua Umum secara de facto, ia tidak sengaja hanya memimpin sebuah partai. Ia tanpa sadar menyediakan sebuah wadah kosong yang siap diisi oleh energi kemarahan semua sektor yang tertindas tersebut.

Jantung Menteng: Tempat Puing dan Solidaritas Bertemu

Selama berminggu-minggu menjelang 27 Juli, halaman Kantor DPP PDI di Menteng berubah menjadi episentrum gerakan sipil multisektoral. Di atas panggung Mimbar Bebas, yang awalnya hanya membahas kedaulatan parpol, berubah menjadi mimbar keluhan bangsa.

Petani yang digusur datang membawa tanah mereka dalam sekepal keprihatinan; buruh-buruh pabrik pinggiran Jakarta datang dengan sepatu bolong mereka; mahasiswa progresif dari Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan SMID membawa teks-teks refleksi kritis. Mereka semua merapatkan barisan di belakang punggung Megawati.

Subuh kelabu itu, kepungan ratusan massa sewaan yang disokong aparat keamanan berpakaian sipil akhirnya merobek pagar besi Diponegoro 58. Lemparan batu, hantaman balok kayu, dan desing gas air mata memecah udara subuh.

"Teman di sebelah saya ambruk, kepalanya robek. Darah pertama tumpah di atas meja rapat," kenang seorang saksi mata yang bertahan di dalam gedung.

Di seberang saluran telepon yang tersendat, dari kediamannya di Kebagusan, Megawati memberikan perintah yang legendaris:

"Jangan membalas kekerasan dengan kekerasan. Biarkan dunia melihat siapa yang sebenarnya menggunakan cara-cara pengecut. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri."

Gedung itu akhirnya jatuh. Lima orang dilaporkan tewas (meski angka lapangan diyakini lebih besar), 149 luka-luka, dan ratusan lainnya dijebloskan ke sel tahanan tanpa proses peradilan yang adil. Rezim mencoba menutupi kebrutalan ini dengan mengkambinghitamkan para mahasiswa dan aktivis PRD sebagai dalang makar. Pentolan seperti Budiman Sudjatmiko dijatuhi vonis brutal 13 tahun penjara.

Dialektika Perlawanan: Peta Aliansi Sipil Melawan Rezim

Kudatuli adalah katalisator visual. Ia mempertontonkan kepada seluruh rakyat Indonesia—dari ibu rumah tangga hingga intelektual kampus—bahwa rezim ini bersedia menggunakan kekerasan paling telanjang di tengah kota besar untuk mempertahankan kekuasaannya.

Berikut adalah peta bagaimana represi terhadap berbagai sektor akhirnya mengkristal menjadi gerakan reformasi:

Inspirasi dari Reruntuhan: Warisan yang Tak Boleh Lupa

Tiga dekade berlalu, ingatan itu kini dirawat dalam rupa ritual sakral. Dalam peringatan terbarunya, para tokoh senior dan penyintas berkumpul di tempat yang sama.

“Kader itu harus tidak boleh lupa dengan Kudatuli. Tonggak terjadinya reformasi itu dimulai dari sini,” teriak politikus senior, Ribka Tjiptaning, suaranya lantang membelah keheningan di Jalan Diponegoro. Di ujung prosesi pemotongan tumpeng, kepalan tangan kiri para kader diangkat, menyuarakan desakan yang belum padam agar negara mengakui tragedi ini sebagai pelanggaran HAM berat.

Kudatuli mewariskan satu pelajaran berharga untuk generasi hari ini: ketika hak satu kelompok ditindas, sebenarnya hak semua orang sedang dipertaruhkan. Solidaritas lintas sektor yang lahir di puing-puing bangunan Diponegoro 58 adalah bukti bahwa senapan dan panser tidak akan pernah bisa mengalahkan barisan rakyat yang merapatkan jemari tangannya.

Ketokohan Megawati Soekarnoputri mengkristal dari jalur air mata ini. Ia membuktikan bahwa legitimasi sejati seorang pemimpin tidak lahir dari restu penguasa atau kenyamanan fasilitas negara, melainkan dari keberanian untuk berdiri bersama arus bawah saat badai sedang hebat-hebatnya. Sebagaimana pidato verbatimnya yang terus digemakan untuk membakar semangat para kader:

"Partai ini tidak dibangun di atas meja empuk atau di dalam ruangan ber-AC. Partai ini dibangun dengan tetesan darah, keringat, dan air mata dari arus bawah."

Hari ini, musuh demokrasi mungkin tidak lagi memakai sepatu lars atau membawa truk mini kuning di subuh hari. Mereka bisa hadir dalam rupa manipulasi informasi digital, oligarki yang menjerat ekonomi petani-nelayan, atau pembungkaman suara kritis lewat pasal-pasal karet siber. Namun, api yang dinyalakan dari reruntuhan Kudatuli 1996 tetap sama: sebuah pelita kesadaran bahwa kedaulatan rakyat adalah harga mati yang harus terus diperjuangkan, kemarin, hari ini, dan selamanya.