Sidoarjo, Gesuri.id Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sidoarjo secara resmi menyampaikan laporan pertanggungjawaban publik atas pengawalan kebijakan strategis dan pengawasan APBD 2025 senilai Rp 5,947 triliun. Di bawah kepemimpinan yang berfokus pada hak dasar rakyat, fraksi menetapkan standar manajerial pengawasan yang ketat terhadap pos belanja rawan seperti hibah dan bansos guna mencegah praktik korupsi.

Dukungan politik partai diarahkan sepenuhnya untuk memastikan penyelesaian proyek infrastruktur vital, termasuk RSUD Sedati dan RSUD Notopuro, serta percepatan pembangunan gedung sekolah sebagai pemenuhan hak dasar pendidikan warga Sidoarjo.

Kami menegaskan bahwa setiap pos anggaran dalam APBD Sidoarjo wajib ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh melalui sektor fundamental kesehatan dan pendidikan, ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan Sidoarjo, H. Tarkit Erdianto.

Tarkit menjelaskan bahwa fraksi telah menerjemahkan instruksi Ibu Ketua Umum Hj. Megawati Soekarnoputri secara konkret dengan mengalokasikan Bantuan Keuangan (BK) sebesar Rp 50 juta per desa khusus untuk penanganan stunting. Selain itu, komitmen manajerial dalam melindungi pekerja diwujudkan melalui pengawalan Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang mencakup perlindungan bagi pekerja formal, informal, hingga ojek online. Fraksi juga mendorong inovasi permodalan bagi UMKM dan revitalisasi pasar tradisional agar mampu bersaing dengan pusat perbelanjaan modern melalui manajemen yang lebih profesional.

Program pro-rakyat adalah prioritas kami, mulai dari layanan berobat gratis bagi seluruh warga hingga makan bergizi bagi masyarakat miskin dan lansia, tegas Tarkit Erdianto menambahkan.