Sidoarjo, Gesuri.id – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sidoarjo secara resmi menyampaikan laporan pertanggungjawaban publik atas pengawalan kebijakan strategis dan pengawasan APBD 2025 senilai Rp 5,947 triliun. Di bawah kepemimpinan yang berfokus pada hak dasar rakyat, fraksi menetapkan standar manajerial pengawasan yang ketat terhadap pos belanja rawan seperti hibah dan bansos guna mencegah praktik korupsi.
Dukungan politik partai diarahkan sepenuhnya untuk memastikan penyelesaian proyek infrastruktur vital, termasuk RSUD Sedati dan RSUD Notopuro, serta percepatan pembangunan gedung sekolah sebagai pemenuhan hak dasar pendidikan warga Sidoarjo.
"Kami menegaskan bahwa setiap pos anggaran dalam APBD Sidoarjo wajib ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh melalui sektor fundamental kesehatan dan pendidikan," ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan Sidoarjo, H. Tarkit Erdianto.
Tarkit menjelaskan bahwa fraksi telah menerjemahkan instruksi Ibu Ketua Umum Hj. Megawati Soekarnoputri secara konkret dengan mengalokasikan Bantuan Keuangan (BK) sebesar Rp 50 juta per desa khusus untuk penanganan stunting. Selain itu, komitmen manajerial dalam melindungi pekerja diwujudkan melalui pengawalan Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang mencakup perlindungan bagi pekerja formal, informal, hingga ojek online. Fraksi juga mendorong inovasi permodalan bagi UMKM dan revitalisasi pasar tradisional agar mampu bersaing dengan pusat perbelanjaan modern melalui manajemen yang lebih profesional.
"Program pro-rakyat adalah prioritas kami, mulai dari layanan berobat gratis bagi seluruh warga hingga makan bergizi bagi masyarakat miskin dan lansia," tegas Tarkit Erdianto menambahkan.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo dari Fraksi PDI Perjuangan, Suyarno menekankan pentingnya advokasi langsung dalam menangani persoalan darurat di masyarakat, seperti kasus belasan siswa yang terancam putus sekolah di Kecamatan Porong. Suyarno memastikan bahwa berkat respons cepat fraksi, para siswa tersebut dapat kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar sementara proses solusi permanen sedang diupayakan. Ia juga menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap skema BOSDA agar lebih berkeadilan dan menyentuh sekolah-sekolah kecil yang selama ini terpinggirkan.
"Kami berkomitmen melakukan validasi data anak tidak sekolah dan mengatasi akar masalah kemiskinan agar kualitas sumber daya manusia di Sidoarjo terus meningkat melalui akses pendidikan yang merata," pungkas Suyarno.
Berikut Laporan Kepada Rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo :
1. Komisi A : Tata Kelola Keuangan Desa.
Fraksi PDI perjuangan Mendorong pengelolaan keuangan desa yang lebih baik setelah adanya beberapa masalah di tahun 2024, memastikan transparansi dan akuntabilitas sehingga program – program yang menjadi prioritas Desa bisa berjalan secara optimal
Pengawasan APBD dan Pencegahan Korupsi.
Dengan adanya kenaikan Belanja APBD sebesar Rp 5,947 triliun di tahun 2025. Fraksi PDI Perjuangan akan
mengawal ketat terutama pada pos belanja rawan korupsi (hibah, bansos).
2. Komisi B :Pemberdayaan Pelaku UMKM. Fraksi PDI Perjuangan mendorong kepada PT. BPR Delta selaku
Bank Pemerintah Daerah untuk lebih inovatif dalam memberikan bantuan permodalan bagi pelaku UMKM, serta meminta kepada OPD terkait untuk selalu pro aktif dalam melakukan bimbingan dan pendampingan.
Renovasi dan Inovasi Pasar Tradisional.
Setelah dilakukan Renovasi di beberapa Pasar tradisional yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Kami juga mendorong agar revitalisasi tidak hanya berkutat di fisik, tetapi juga melibatkan inovasi manajemen dan promosi agar pasar tetap ramai dan tidak kalah bersaing dengan pusat perbelanjaan modern sehingga geliat pertumbuhan ekonomi bisa merata.
3. Komisi C :Pengawasan terhadap beberapa proyek strategis.
Pengawasan ketat akan terus dilakukan oleh Anggota Fraksi PDI Perjuangan terutama Penyelesaian beberapa
Proyek strategis seperti RSUD Sedati dan RSUD Notopuro dan juga Akselerasi Pembangunan Sekolah,
mengingat Kesehatan dan Pendidikan merupakan Hak dasar setiap warga dan Masyarakat.
4. Komisi D :BOSDA Berkeadilan
Bantuan Pendidikan berupa Bantuan operasional Sekolah Daerah (BOSDA) belum sepenuhnya berpihak kepada sekolah – sekolah kecil yang notabene masih berjuang utk bertahan. Fraksi PDI Perjuangan menegaskan perlu adanya evaluasi terhadap skema penyaluran BOSDA yang selama ini tidak berkeadilan, di mana sekolah besar cenderung lebih diuntungkan sementara sekolah kecil terpinggirkan.
Penanggulangan Anak Tidak Sekolah (ATS)
Fraksi PDI Perjuangan meminta Dinas Pendidikan untuk melakukan beberapa langkan penanggulangan seperti : Validasi jumlah ATS, pemberian akses khusus baik di SD, SMP, SMA Sidoarjo bagi ATS yang membawa nama baik daerah, meningkatkan peran dan kualitas PKBM serta Mengatasi akar masalah seperti kemiskinan (terkait indikator Kesejahteraan Anak - Kla) dan kurangnya akses.
Perda Penyelanggaraan Ketenagakerjaan saat ini Fraksi PDI Pejruangan juga berfokus pada pembahasan Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, yang mana tujuan dari Raperda tersebut adalah melindungi
pekerja, mengatur kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan menjaga hubungan industrial harmonis, dengan cakupan luas termasuk pekerja formal dan informal, UMKM, serta ojek online, sebagai turunan dari UU Ketenagakerjaan
Penanganan Stunting, sesuai arahan Ibu Ketua Umum bahwa stunting adalah salah satu isu yang harus mendapatkan konsentrasi khusus, dan Fraksi PDI Perjuangan juga telah menerjemahkan secara kongkret arahan Ibu Ketua Umum Hj. Megawati Soekarnoputri tersebut. dimana Fraksi PDI Perjuangan juga telah memberikan Bantuan Keuangan (BK) sebesar 50Jt kepada masing masing Desa khusus untuk
Penanganan Stunting
Advokasi Siswa - Siswi yang di DO dari Sekolah kebijakan sekolah yang tiba-tiba menyatakan belasan Siswa
diberhentikan (DO, drop out) dari sekolah di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo memantik reaksi cepat dari Fraksi PDI Perjuangan, Ketua Fraksi didampingi sejumlah Anggota Fraksi langsung turun dan hadir ke Sekolah untuk mempertanyakan kebijakan tersebut.pada kesempatan itu bakal memanggil pihak- pihak terkait termasuk dinas pendidikan untuk rapat dengar pendapat. Adapun solusi sementara, para siswa bisa tetap masuk
sekolah dan mengikuti kegiatan belajar mengajar.
5. Badan Pembentukan Perda
Raperda Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah dan Pos Kesehatan Pesantren. Fraksi PDI Perjuangan menginginkan agar penyelenggaraan usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dan Pondok Pesantren dapat dilakukan melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan guna mewujudkan Sekolah dan Pondok Pesentren Sehat yang dapat meningkatkan status Kesehatan sekolah dan Kesehatan Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dan Warga Pondok Pesantren dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas di Kabupaten Sidoarjo.
6. Badan Anggaran.
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa setiap pos anggaran dalam APBD Kabupaten Sidoarjo ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sidoarjo secara menyeluruh dengan poin-poin sebagai berikut :
1. Fokus pada Sektor Prioritas
(Anggaran difokuskan pada sektor fundamental, yaitu kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur, sebagai pilar utama peningkatan kesejahteraan)
2. Program Pro - Rakyat
(Terdapat program nyata yang dialokasikan dalam APBD, seperti layanan berobat gratis bagi seluruh warga dan makan bergizi gratis untuk warga miskin dan lansia, serta penciptaan lapangan kerja baru sebagai wujud nyata keberpihakan anggaran kepada masyarakat)
