Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Kota Palembang dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Okdi Priantoro, yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) III, meminta Pemerintah Kota Palembang untuk mengkaji ulang rencana penetapan Jalan Kolonel Atmo sebagai kawasan pedestrian baru ke depan.
Menurut Andreas, upaya Pemerintah Kota Palembang dalam menyediakan ruang publik sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pada prinsipnya patut didukung.
Namun, ia menegaskan bahwa pelaksanaannya harus didasarkan pada kajian yang matang dan menyeluruh.
Baca: Kisah Keluarga Ganjar Pranowo Jadi Inspiratif Banyak Pihak
“Upaya menghadirkan ruang publik tentu baik, tetapi pelaksanaannya harus dikaji secara komprehensif, baik dari aspek sosial, ekonomi, keamanan, maupun ketertiban masyarakat,” ujar Andreas, Kamis (8/1/2026).
Andreas menilai pelaksanaan penetapan kawasan pedestrian Jalan Sudirman dan pasar kuliner di Pasar 16 Ilir, perlu dijadikan bahan evaluasi.
Program-program tersebut dinilai tidak berjalan optimal akibat perencanaan yang kurang matang dan tidak berkelanjutan.
Andreas juga menyampaikan adanya aspirasi dari warga serta pelaku usaha di kawasan Jalan Kolonel Atmo terkait dampak sosial yang mungkin timbul apabila rencana tersebut direalisasikan.
Kekhawatiran tersebut mencakup aspek keamanan, kebersihan, serta kenyamanan warga dan pelaku usaha setempat.
Warga bahkan mencontohkan pengalaman saat pelaksanaan pedestrian Jalan Sudirman, yang diwarnai keributan antar pedagang, konflik antar oknum preman, hingga persoalan dengan petugas terkait lapak usaha hingga parkir.
Selain itu, program tersebut dinilai tidak melibatkan UMKM secara merata dan terkesan pilih-pilih oleh oknum dinas saja.
“Kami was-was hal-hal seperti ini terulang kembali di kawasan Kolonel Atmo yang selama ini relatif aman dan kondusif,” ungkap Andreas menyampaikan aspirasi warga.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
Lebih lanjut, Andreas menekankan pentingnya pelibatan masyarakat sejak tahap perencanaan. Ia menilai dialog antara pemerintah kota, DPRD, perangkat RT/RW, pelaku usaha, serta warga setempat perlu dilakukan agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan setempat, Andreas berharap Pemerintah Kota Palembang dapat mempertimbangkan rencana tersebut secara matang sebelum direalisasikan.
“Perlu keseimbangan antara penataan kawasan, pemberdayaan UMKM, dan kenyamanan warga. Dengan perencanaan yang baik, tujuan menghadirkan ruang publik yang berkualitas dapat tercapai,” pungkasnya.
