​Jakarta, Gesuri.id Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, membongkar adanya ketidaksinkronan data dalam laporan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M.

Ia mendesak Kementerian Haji dan Umrah RI bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk segera menyelaraskan data agar laporan yang disajikan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

​Hal tersebut ditegaskan Selly saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah RI serta Rapat Dengar Pendapat dengan jajaran pimpinan BPKH di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Baca:Ini ResepGanjarPranowo Yang Selalu Fit dan Bugar

​Selly menuturkan, ketepatan dan konsistensi data keuangan sangat krusial bagi DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan demi menjamin akuntabilitas pengelolaan dana jemaah.