Jakarta, Gesuri.id — Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino, mempertanyakan ketidaksesuaian data antara pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dan dokumen Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Perbedaan mencolok tersebut ditemukan pada target pertumbuhan ekonomi hingga alokasi anggaran Badan Gizi Nasional.
"Mana yang lebih benar? Apakah pidato kenegaraan Presiden atau data Nota Keuangan yang menjadi lampirannya?" ujar Harris kepada Gesuri.id..
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Harris menjelaskan, dalam pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Prabowo pada 14 Agustus 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2027 sebesar 6,0 persen. Target tersebut diusung dengan optimisme bahwa ekonomi nasional akan tumbuh lebih tinggi dan menyejahterakan masyarakat lebih cepat.
Namun, saat memeriksa dokumen Nota Keuangan APBN 2027 yang diterima DPR, Harris menemukan angka target pertumbuhan ekonomi yang berbeda, yakni sebesar 5,9 persen.
Tak hanya soal target pertumbuhan ekonomi, janggalnya rincian angka juga ditemukan pada alokasi anggaran Badan Gizi Nasional dalam Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2027.
Pada bagian narasi RKA-K/L, anggaran Badan Gizi Nasional tahun 2027 tertulis sebesar Rp240 triliun yang bersumber dari rupiah murni. Anehnya, dalam tabel lampiran dokumen yang sama, anggaran instansi tersebut membengkak hingga dua kali lipat menjadi Rp480 triliun.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
"Tentu untuk hal sepenting ini, terdapat perbedaan yang sedemikian besar. Ini harus dijadikan bahan koreksi bersama," tegas Harris.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Komisi XI DPR RI berkomitmen untuk meminta klarifikasi mendalam dari pihak eksekutif. Pembahasan khusus akan digelar dalam Rapat Kerja mendatang bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia selaku otoritas moneter, serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
"Pendalaman ini penting dilakukan agar APBN 2027 benar-benar akurat, kredibel, dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia," pungkasnya.
