Mataram, Gesuri.id Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTB Made Slamet menegaskan, tidak ada unsur politisasi dalam upaya partainya mengawal nasib 518 tenaga honorer yang terancam diberhentikan pada akhir tahun. Ia menyebut tudingan politisasi hanya mencerminkan kurangnya empati terhadap pekerja yang telah mengabdi puluhan tahun.

Made mengaku heran dengan pandangan sebagian pihak yang mengaitkan pendampingan terhadap para honorer dengan kepentingan Pemilu 2029. Menurutnya, isu yang dihadapi saat ini adalah persoalan kemanusiaan dan keadilan sosial, bukan kepentingan elektoral.

Bagaimana kalau yang mengalami itu keluarga mereka sendiri? Masa kita dibilang politisasi? Ini soal kemanusiaan, ujar Made Slamet, Selasa (9/12).

Ia menjelaskan bahwa ratusan tenaga honorer tersebut terancam tidak menerima hak keuangan pada 2026 karena tidak dianggarkan di APBD. Karena itu, pihaknya meminta Kemendagri agar mengembalikan alokasi anggaran untuk pembayaran gaji 518 honorer tersebut.

Kami minta Kemendagri memasukkan kembali anggaran untuk hak keuangan mereka. Ini bukan urusan politik, ini urusan keberlangsungan hidup, jelasnya.