Mataram, Gesuri.id – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTB Made Slamet menegaskan, tidak ada unsur politisasi dalam upaya partainya mengawal nasib 518 tenaga honorer yang terancam diberhentikan pada akhir tahun. Ia menyebut tudingan politisasi hanya mencerminkan kurangnya empati terhadap pekerja yang telah mengabdi puluhan tahun.
Made mengaku heran dengan pandangan sebagian pihak yang mengaitkan pendampingan terhadap para honorer dengan kepentingan Pemilu 2029. Menurutnya, isu yang dihadapi saat ini adalah persoalan kemanusiaan dan keadilan sosial, bukan kepentingan elektoral.
“Bagaimana kalau yang mengalami itu keluarga mereka sendiri? Masa kita dibilang politisasi? Ini soal kemanusiaan,” ujar Made Slamet, Selasa (9/12).
Ia menjelaskan bahwa ratusan tenaga honorer tersebut terancam tidak menerima hak keuangan pada 2026 karena tidak dianggarkan di APBD. Karena itu, pihaknya meminta Kemendagri agar mengembalikan alokasi anggaran untuk pembayaran gaji 518 honorer tersebut.
“Kami minta Kemendagri memasukkan kembali anggaran untuk hak keuangan mereka. Ini bukan urusan politik, ini urusan keberlangsungan hidup,” jelasnya.
Made menegaskan bahwa publik tidak perlu mengaitkan sikap PDI Perjuangan dengan momentum politik mendatang. Siapapun yang layak diperjuangkan, kata dia, akan dibela tanpa pandang bulu. “Pemilu 2029 masih jauh. Kami berpihak karena mereka layak dibantu,” tegasnya.
Meski demikian, Made mendukung langkah Pemprov NTB melalui BKD untuk melakukan seleksi ulang. Sebab berdasarkan verifikasi, terdapat 86 honorer yang dinilai tidak memenuhi syarat, di antaranya tidak pernah hadir bekerja, memasuki masa pensiun, atau tidak memiliki ijazah.
“Kami setuju dilakukan seleksi supaya tidak ada nama fiktif. Kami yakin di antara 518 orang itu, ada yang memang tidak layak dipertahankan,” ujarnya.
Made juga menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan pendampingan hukum jika benar-benar terjadi PHK massal. Menurutnya, para honorer memiliki hak pesangon yang dilindungi oleh perundang-undangan. Jika diperlukan, langkah class action juga terbuka untuk digunakan.
“Kalau sampai PHK dilakukan, kami akan mendampingi. Honorer bukan tenaga ilegal, mereka melamar resmi dan diperpanjang setiap tahun. Ini bukan melawan pemerintah, ini membela masyarakat,” tutup Made.
