Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi XI DPR RI Marinus Gea menilai ada kekhawatiran dari masyarakat kelompok tani sawit untuk menerima dana dan melakukan program peremajaan kelapa sawit (PSR) dikarenakan peliknya persyaratan program tersebut.

Hal tersebut, dinilainya menyebabkan program PSR ini berjalan kurang optimal.

Kita fokus pada penggunaan dana kelapa sawit ini yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), dari apa yang sudah disampaikan tadi kita melihat bahwa salah satu program yang paling besar yang dilakukan oleh BPDPKS ini adalah peremajaan kelapa sawit (PSR), replanting. Terlihat bahwa sepertinya memang belum cukup sukses untuk program ini terlihat dari dana yang tersedia 1,2 triliun baru diserap ke angka 500an juta, kata Marinus usai pertemuan BPDPKS dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit dalam Kunjungan Kerja Komisi XI di Sumatera Utara, Medan, Jumat (18/11).

Baca:Hendrawan: BPDPKS Harus Lebih Proaktif SosialisasikanPSR