Jakarta, Gesuri.id - Sebagai bangsa yang besar dan beragam, Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, sekaligus panduan hidup. Di antara kelima sila yang membentuk fondasi negara kita, sila keempat, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan," memegang peranan yang sangat krusial.
"Sila ini bukan sekadar rangkaian kata-kata indah, melainkan sebuah komitmen untuk mewujudkan demokrasi yang sejati, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat, dan setiap keputusan diambil dengan bijaksana melalui proses musyawarah yang inklusif," kata Anggota MPR Fraksi PDI Perjuangan Putra Nababan.dalam kegiatan Sosialsiasi 4 Pilar MPR, di Jakarta, (19/12)
Menurut Putra, seringkali kita melihat bahwa implementasi sila keempat ini masih jauh dari ideal. Keputusan-keputusan penting, baik di tingkat pemerintahan maupun di tingkat masyarakat, seringkali diambil secara sepihak, tanpa melibatkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Suara-suara yang berbeda, terutama suara dari kelompok minoritas atau kelompok yang kurang mampu, seringkali terabaikan. Akibatnya, keputusan yang diambil tidak mencerminkan kepentingan seluruh masyarakat, dan bahkan dapat menimbulkan konflik dan perpecahan.
Baca: Ganjar Ajak Kader Banteng NTB Selalu Introspeksi Diri
"Oleh karena itu, pada kesempatan yang berharga ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan kembali makna sila keempat Pancasila, dan bagaimana kita dapat mengamalkannya secara lebih baik dalam kehidupan kita sehari-hari," katanya.
Kerakyatan dalam sila keempat Pancasila mengandung makna bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan bangsa, serta mengontrol jalannya pemerintahan. Namun, kerakyatan bukanlah sekadar mayoritas. Kerakyatan yang sejati adalah kerakyatan yang menghargai perbedaan pendapat, melindungi hak-hak minoritas, dan menjamin keadilan bagi seluruh warga negara.
Hikmat Kebijaksanaan mengandung makna bahwa setiap pengambilan keputusan harus didasarkan pada akal sehat, pertimbangan moral, dan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam masyarakat.
Keputusan yang bijaksana adalah keputusan yang mempertimbangkan dampak jangka panjang, serta mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan.
Permusyawaratan mengandung makna bahwa setiap masalah harus diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat atau kesepakatan bersama. Musyawarah adalah proses dialog yang terbuka, jujur, dan saling menghormati, di mana setiap peserta memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan memberikan masukan.
Perwakilan mengandung makna bahwa rakyat dapat menyalurkan aspirasinya melalui wakil-wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Wakil rakyat memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, serta mengawasi jalannya pemerintahan agar sesuai dengan amanat rakyat.
Baca: Ganjar Ingatkan Anak Muda Harus Jadi Subjek Perubahan
Bagaimana kita dapat mengamalkan sila keempat Pancasila ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, dan merupakan tempat pertama kita belajar tentang nilai-nilai demokrasi. Dalam keluarga, kita dapat mengamalkan sila keempat Pancasila dengan cara:
Melibatkan seluruh anggota keluarga dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama, seperti menentukan tujuan liburan, mengatur keuangan keluarga, atau memilih sekolah untuk anak.
Menghargai pendapat anggota keluarga, meskipun berbeda dengan pendapat kita. Hindari memaksakan kehendak atau merendahkan pendapat orang lain. Mencari solusi yang terbaik bagi semua anggota keluarga, jika terjadi perbedaan pendapat. Utamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.
