Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit, menyerap berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat saat melakukan kunjungan di Kabupaten Karanganyar.
Dolfie mengungkapkan, berdasarkan dialog dengan warga penerima Program Indonesia Pintar (PIP), penyaluran bantuan pendidikan tersebut relatif berjalan lancar tanpa kendala berarti.
Baca: Ganjar Pranowo Tekankan Pentingnya Kritik
Namun, kondisi berbeda ditemui pada implementasi MBG. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG) yang dinilai belum berjalan optimal.
“Dari hasil dialog tadi, MBG ternyata baru berjalan di sebagian kecil wilayah Karanganyar. Bahkan ada yang sempat berjalan sekitar dua minggu, lalu dihentikan. Ini perlu dicek secara khusus penyebabnya,” ujar Dolfie, Kamis (18/12).
Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah IV (Karanganyar, Wonogiri, Sragen) ini sebut selain faktor prosedural, pemerintah juga tengah melakukan penataan dan evaluasi menyeluruh, terutama terkait aspek kebersihan, kesehatan, dan kandungan gizi.
“Pasca adanya peristiwa keracunan di beberapa daerah, semua aspek itu dievaluasi. Jadi harus dipastikan betul apa yang menjadi kendala utama,” jelas politisi PDIP.
Dolfie menilai, pelaksanaan MBG harus bersifat kondisional sesuai kemampuan daerah. Ia mencontohkan, jika di wilayah perkotaan saja masih menghadapi kesulitan, maka tantangan di daerah terpencil tentu lebih besar.
“Kalau memungkinkan, silakan dijalankan. Tapi kalau tidak, jangan dipaksakan. Saat ini satu dapur MBG melayani 3000 itu bisa diperkecil, misalnya dikelola per sekolah agar lebih realistis dan bisa berjalan,” katanya.
Menyikapi banyaknya keluhan terkait pemangkasan alokasi dana dari pemerintah pusat yang berdampak pada terhambatnya pembangunan infrastruktur di daerah, Dolfie meminta pemerintah daerah lebih cermat menetapkan prioritas anggaran.
Baca: Ganjar Harap Kepemimpinan Gibran Bisa Teruji
“Itu kebijakan pemerintah pusat. Selama mereka menilai alokasinya sudah tepat, daerah tentu mengikuti. Yang bisa kita kawal adalah memastikan perlindungan sosial tidak dikurangi,” tegasnya.
Pemerintah daerah perlu melakukan efisiensi dan mempertajam skala prioritas dalam penggunaan anggaran di tengah kebijakan penghematan nasional.
“Yang tidak terlalu mendesak bisa dialihkan ke kebutuhan yang lebih prioritas. Ini bukan hanya Karanganyar, tapi terjadi di seluruh Indonesia,” pungkas Dolfie.
