Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta mendorong agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan segera dilakukan mengingat urgensi pengaturan terkait hal itu semakin tinggi.

Menurutnya, perkembangan teknologi digital membuat praktik penyadapan harus memiliki dasar hukum yang jelas, mulai dari kewenangan, tujuan, hingga penggunaan alat penyadapan.

Saya sudah pernah menyampaikan, di zaman digital yang serba canggih ini memang penting sekali kita mengaturnya. Baik mengatur siapa saja yang boleh menyadap, dalam rangka apa penyadapan dilakukan, untuk apa hasil sadapan digunakan, sampai alat yang dipakai untuk menyadap berasal dari mana, ujar Nyoman kepada Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menilai pengaturan mengenai alat penyadapan juga tidak kalah penting. Ia menegaskan perangkat yang digunakan aparat negara seharusnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar dapat dipertanggungjawabkan serta diaudit.

Alatnya harus dari APBN sehingga bisa diaudit, baik kualitas, kapasitas, maupun penggunaannya. Dengan begitu semuanya menjadi terang dan akuntabel, tegas legislator dari Daerah Pemilihan Bali tersebut.