Jakarta, Gesuri.id Pengembangan pariwisata Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian. Keterpaduan lintas kementerian dan lembaga merupakan syarat mutlak yang hingga kini dinilai belum terwujud secara optimal di lapangan.

​Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, usai memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama mahasiswa Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL Universitas Gadjah Mada (Gamapi UGM) di Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

​Pariwisata itu bukan tanggung jawab satu kementerian saja, melainkan tanggung jawab nasional jika kita ingin serius melakukan pengembangan. Apakah koordinasi ini sudah berjalan? Belum. Belum ada keterpaduan dan integrasi antar-kementerian terkait, ujar Evita.

Baca:Perjalanan HidupGanjarPranowo Lengkap dengan Rekam Jejak

​Evita mengambil contoh konkret pengembangan Danau Toba untuk menggambarkan masalah koordinasi lintas sektor yang selama ini menghambat kemajuan destinasi wisata baru. Menurutnya, ambisi membuka destinasi baru akan mandek jika kementerian lain tidak ikut bergerak.