Jakarta, Gesuri.id – Pengembangan pariwisata Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian. Keterpaduan lintas kementerian dan lembaga merupakan syarat mutlak yang hingga kini dinilai belum terwujud secara optimal di lapangan.
Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, usai memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama mahasiswa Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL Universitas Gadjah Mada (Gamapi UGM) di Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026).
"Pariwisata itu bukan tanggung jawab satu kementerian saja, melainkan tanggung jawab nasional jika kita ingin serius melakukan pengembangan. Apakah koordinasi ini sudah berjalan? Belum. Belum ada keterpaduan dan integrasi antar-kementerian terkait," ujar Evita.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Evita mengambil contoh konkret pengembangan Danau Toba untuk menggambarkan masalah koordinasi lintas sektor yang selama ini menghambat kemajuan destinasi wisata baru. Menurutnya, ambisi membuka destinasi baru akan mandek jika kementerian lain tidak ikut bergerak.
"Sebut saja menteri terkait ingin membuka Danau Toba. Kalau Kementerian Perhubungan tidak membuka rute penerbangan ke sana, ya tidak akan bisa. Begitu juga jika pemerintah lokal tidak menyiapkan pengembangan SDM masyarakatnya, pariwisata tidak akan berkembang," jelasnya.
Dalam diskusi bersama mahasiswa tersebut, Evita juga meluruskan persepsi keliru mengenai istilah overtourism (pariwisata berlebih). Merujuk pada standar internasional PBB dan OECD, ia menjelaskan bahwa parameter overtourism bukan sekadar hitungan jumlah kunjungan wisatawan, melainkan daya tampung (carrying capacity) suatu wilayah.
"Bali itu tidak overtourism. Kalau terjadi penumpukan di destinasi-destinasi tertentu, ya, itu memang faktanya," tegas Evita.
Ia tidak menampik adanya kepadatan wisatawan di kawasan Bali Selatan. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk bergerak serius membuka dan mempromosikan potensi destinasi baru di wilayah Bali Utara dan Bali Barat agar persebaran wisatawan lebih merata.
Merespons kekhawatiran mahasiswa mengenai komersialisasi desa wisata, Evita menepis anggapan bahwa sektor tersebut dikuasai oleh pemodal besar. Ia menjelaskan bahwa desa wisata terbagi dalam empat kategori. Pada praktiknya, penggerak utama sektor ini justru masyarakat lokal.
"Tulang punggung desa wisata adalah homestay dan UMKM setempat, bukan investor dari luar," bantahnya.
Pergeseran Paradigma: Kejar Kualitas, Bukan Kuantitas
Di akhir paparannya, Evita menekankan bahwa paradigma pembangunan pariwisata Indonesia harus bergeser dari orientasi kuantitas (jumlah turis) menuju kualitas (quality tourism).
Indikator keberhasilan pariwisata masa kini tidak boleh hanya diukur dari lonjakan angka kunjungan jangka pendek.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Keberhasilan sejati adalah ketika lingkungan tetap terjaga untuk generasi mendatang, manfaat ekonomi tersebar merata ke masyarakat lokal, dan dampak negatif terhadap ekosistem dapat dikendalikan.
Komisi VII DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal alokasi APBN agar benar-benar diarahkan pada:
- Perluasan dan pemerataan destinasi baru.
- Peningkatan kualitas SDM lokal.
- Perbaikan infrastruktur penunjang.
- Menjaga kelestarian lingkungan hidup
