Jakarta, Gesuri.id - Kementerian Hukum dan HAM mengusulkan 520 satuan kerja (satker) untuk masuk dalam penilaian program pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) tahun 2020.

Tahun ini Kementerian Hukum dan HAM mengusulkan 520 satuan kerja kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku tim penilai nasional, ujar Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly dalam apel pagi pembangunan zona integritas di lingkungan Kemenkumham, Jakarta, Senin (3/8).

Dia meminta tiap wilayah menargetkan minimal 70 persen dari satuan kerja yang diusulkan meraih predikat WBK dan WBBM. Pada tahun lalu, dari 139 satuan kerja yang diusulkan, sebanyak 39 di antaranya berhasil meraih predikat WBK, dan empat satker lainnya memperoleh predikat WBBM.

Baca:Penangkapan Djoko Tjandra, Momentum Penegakan Hukum