Jakarta, Gesuri.id - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI menyoroti realisasi volume kendaraan (trafik) di sejumlah ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang baru mencapai 50 persen dari target.
Rendahnya angka lalu lintas tersebut dinilai memicu pembengkakan beban operasional, pemeliharaan, hingga beban bunga investasi.
Ketua Tim Pengawas Keuangan DPR RI, Andreas Eddy Susetyo, mengungkapkan hal tersebut saat memimpin kunjungan kerja ke Pekanbaru, Riau, Jumat (2/10/2026).
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Kunjungan dilakukan guna menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pembangunan dan pengelolaan infrastruktur penunjang di Sumatera tersebut.
Andreas menegaskan, pembangunan JTTS sejak awal dirancang sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Sumatera. Namun, realisasi di lapangan belum berbanding lurus dengan perencanaan.
"Sesuai temuan BPK, antara pendapatan yang direncanakan dengan realisasi saat ini baru menyentuh 50 persen," ujar Andreas usai memimpin peninjauan lapangan.
Kondisi ini berdampak langsung pada efisiensi pengelolaan jalan tol. Rendahnya pendapatan dari tarif tol otomatis membebani arus kas operasional, perawatan fasilitas jalan, serta kewajiban pembayaran bunga atas investasi yang telah ditanamkan.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Selain menagih penyelesaian rekomendasi BPK oleh pihak terkait, DPR RI mengumpulkan kementerian teknis, pengelola BUMN, Danantara, hingga BUMN Karya untuk
merumuskan solusi jangka panjang. Fokus pembahasan diarahkan pada pembenahan skema pengelolaan infrastruktur agar tidak terus membebani keuangan negara.
"Yang tidak kalah penting adalah mencari model bisnis paling tepat ke depan. Bagaimana proyek yang secara ekonomi sangat dibutuhkan masyarakat, tetapi secara finansial belum komersial, tetap bisa berjalan sustain tanpa memicu defisit," pungkas Andreas.
