Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, mendesak pemerintah melakukan investigasi menyeluruh terkait proses penerbitan izin pembangunan Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

Desakan ini muncul setelah terungkap bahwa Menteri Perhubungan era Presiden Jokowi sebelumnya, Ignasius Jonan, sempat menolak proyek tersebut, namun izin akhirnya terbit ketika posisinya digantikan oleh Budi Karya Sumadi.

Setiap keputusan strategis pemerintah, harus diambil dengan pikiran yang jernih, tata kelola yang baik, dan orientasi penuh pada kepentingan rakyat. Bukan kepentingan kelompok, bukan tekanan tertentu, dan bukan pertimbangan di luar prosedur yang semestinya, kata Mufti Anam, dikutip Rabu(3/12/2025).

Mufti menilai bahwa perbedaan sikap dua menteri ini menjadi alarm kuat perlunya evaluasi proses pengambilan kebijakan strategis negara. Ia mengingatkan bahwa setiap kekuasaan bersifat sementara, sehingga pejabat publik wajib memastikan semua keputusan yang diambil tidak meninggalkan persoalan bagi negara maupun masyarakat.

Karena itu, jangan sampai ketika kekuasaan berakhir, kemudian justru meninggalkan rekam jejak buruk, beban bagi negara, dan penderitaan bagi rakyat. Semua keputusan harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral, administratif, hukum, dan ekonomi, tegasnya.