Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, menanggapi serius polemik keberadaan Bandara Khusus milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang belakangan viral setelah disebut beroperasi secara ilegal tanpa pengawasan Bea Cukai dan Imigrasi.
Bahkan bandara tersebut kini menjadi sorotan setelah kunjungan kerja Menhan Sjafrie Sjamsoeddin ke Morowali pada November 2025.
TB Hasanuddin menegaskan, dugaan operasional bandara tanpa keterlibatan aparat negara merupakan persoalan sangat serius, tidak hanya dari aspek hukum, tetapi juga menyangkut keamanan dan kedaulatan negara.
“Jika benar bandara tersebut sudah beroperasi bertahun-tahun tanpa pengawasan Bea Cukai dan Imigrasi, bahkan berpotensi melanggar aturan penerbangan, ini persoalan besar. Negara tidak boleh kecolongan seperti ini,” kata TB Hasanuddin, Rabu (26/11/2025).
TB Hasanuddin menilai, setiap fasilitas bandara termasuk bandara khusus milik perusahaan wajib mematuhi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan serta seluruh regulasi terkait keamanan dan pengawasan negara.
“Bandara itu objek vital strategis. Siapa pun pemiliknya, tetap harus berada di bawah kontrol penuh negara. Tidak boleh ada pihak swasta yang menjalankan fasilitas penerbangan seolah-olah itu wilayah privat tanpa pengawasan aparat,” ucap legislator Fraksi PDI Perjuangan itu.
Lebih lanjut, TB Hasanuddin menyebut bahwa keberadaan Bea Cukai, Imigrasi, dan otoritas penerbangan adalah mandatory, bukan opsi.
“Setiap pergerakan manusia dan barang lewat udara harus tercatat, diawasi, dan dikendalikan negara. Kalau tidak, ini membuka celah masuknya berbagai ancaman penyelundupan, lalu lintas orang tanpa kontrol, sampai potensi ancaman keamanan nasional,” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyoroti adanya bandara di Indonesia yang tidak memiliki perangkat negara. Sjafrie menyebut hal ini sebagai sebuah anomali.
"Ini merupakan hal yang anomali, di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional," pungkasnya.
