Jakarta, Gesuri.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Samsun, menilai usulan hak angket sulit diwujudkan tanpa dukungan lintas fraksi dan terpenuhinya kuorum rapat paripurna. Karena itu, di tengah dinamika politik yang berkembang, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Timur memilih memperketat fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan pembahasan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk hak angket sulit dilakukan dan sampean (anda, red) tahu kalkulasinya, kata Samsun, Selasa (4/8/2026).

Ia menjelaskan, agenda rapat paripurna terkait usulan hak angket sebelumnya harus ditunda lantaran jumlah anggota DPRD Kalimantan Timur yang hadir belum memenuhi kuorum. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan hak angket tidak hanya bergantung pada persyaratan administratif, tetapi juga memerlukan dukungan politik dari fraksi-fraksi di DPRD.

Ia mengatakan, hak angket merupakan instrumen DPRD untuk menyelidiki kebijakan pemerintah daerah yang dinilai penting, strategis, dan berdampak luas. Namun, mekanisme tersebut harus dijalankan sesuai prosedur parlemen dan tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh satu fraksi.

Kita melihat realita saja, tujuan hak angket tidak akan menjatuhkan gubernur dan kita ingin melihat pemerintah berjalan dengan baik. Demo kawan-kawan mahasiswa dan upaya hak angket yang pernah dilakukan oleh DPRD Kaltim itu cukup memberikan pembelajaran dan warning dalam jalannya pemerintahan daerah. Kalau kemudian kembali ke jalan yang benar, itu tujuan kami supaya kembali ke jalan yang benar, ucap Samsun.