Jakarta, Gesuri.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Samsun, menilai usulan hak angket sulit diwujudkan tanpa dukungan lintas fraksi dan terpenuhinya kuorum rapat paripurna. Karena itu, di tengah dinamika politik yang berkembang, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Timur memilih memperketat fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan pembahasan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Untuk hak angket sulit dilakukan dan sampean (anda, red) tahu kalkulasinya,” kata Samsun, Selasa (4/8/2026).
Ia menjelaskan, agenda rapat paripurna terkait usulan hak angket sebelumnya harus ditunda lantaran jumlah anggota DPRD Kalimantan Timur yang hadir belum memenuhi kuorum. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan hak angket tidak hanya bergantung pada persyaratan administratif, tetapi juga memerlukan dukungan politik dari fraksi-fraksi di DPRD.
Ia mengatakan, hak angket merupakan instrumen DPRD untuk menyelidiki kebijakan pemerintah daerah yang dinilai penting, strategis, dan berdampak luas. Namun, mekanisme tersebut harus dijalankan sesuai prosedur parlemen dan tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh satu fraksi.
“Kita melihat realita saja, tujuan hak angket tidak akan menjatuhkan gubernur dan kita ingin melihat pemerintah berjalan dengan baik. Demo kawan-kawan mahasiswa dan upaya hak angket yang pernah dilakukan oleh DPRD Kaltim itu cukup memberikan pembelajaran dan warning dalam jalannya pemerintahan daerah. Kalau kemudian kembali ke jalan yang benar, itu tujuan kami supaya kembali ke jalan yang benar,” ucap Samsun.
Anggota DPRD Kalimantan Timur dari daerah pemilihan Kutai Kartanegara itu mengakui Fraksi PDI Perjuangan tidak dapat memperjuangkan hak angket seorang diri tanpa dukungan fraksi lain. Meski demikian, pihaknya memastikan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan akan terus diperkuat.
“Kalau PDIP sendiri? Harus terus teriak, jadi fungsi kontrol tetap kami perketat dan perkuat,” tutur Samsun.
Sebagai bentuk pengawasan, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Timur saat ini memberikan perhatian serius terhadap proses pembahasan anggaran daerah. Menurut Samsun, setiap program dan alokasi anggaran akan dicermati secara menyeluruh agar penggunaannya efektif, efisien, dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Hari ini sedang ada pembahasan anggaran dan kami pelototi satu persatu, tidak mau lagi kami kecolongan. Itu salah satunya bentuk pengawasan,” jelas anggota Komisi III DPRD Kaltim tersebut.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Timur berharap pengawasan yang lebih ketat terhadap kebijakan dan penggunaan anggaran dapat mencegah kekeliruan dalam pengambilan keputusan, meningkatkan efektivitas belanja daerah, serta memastikan seluruh program Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
