Jakarta, Gesuri.id Anggota Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan dan Permodalan UMKM dan Ekraf Komisi VII DPR RI, Putra Nababan, melontarkan kritik keras terhadap kinerja Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Ia menilai pemerintah belum menjalankan fungsi utamanya secara maksimal dan terkesan hanya menjadi penonton di tengah kesulitan pembiayaan yang mendera pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dalam rapat tersebut, Putra menyayangkan sikap perwakilan Kemenperin yang dinilainya hanya menyampaikan usulan dan curhat tanpa memaparkan capaian konkret dari peran strategis mereka.

Pemerintah itu punya anggaran, punya program, dan punya akses ke Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) serta kementerian lain. Dalam konteks Kredit Usaha Rakyat (KUR), peran besar Kemenperin itu ada tiga: memfasilitasi, mengarahkan, dan mengakselerasi akses pembiayaan. Tadi paparan Saudara Dirjen tidak mendalam terkait apa yang sudah dilakukan untuk tiga peran itu, tegas Putra dalam RDP, Kamis 27/8 di Jakarta

Baca:Inilah Profil dan BiodataGanjarPranowo

Putra menyoroti sangat rendahnya realisasi program Kredit Industri Padat Karya (KIPK). Berdasarkan data yang dipaparkan, penerima KIPK pada tahun 2025 hanya berjumlah 6 debitur, dan di tahun 2026 hanya mencapai 34 debitur.