Jakarta, Gesuri.id Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Putra Nababan menyatakan prinsip keberadaan Kawasan industri harus memiliki keberpihakan yang nyata bagi kesejahteraan rakyat.

Ambisi mengejar pertumbuhan ekonomi hingga 8% tidak boleh dijadikan tameng untuk melegalisasi keserakahan korporasi di atas penderitaan rakyat.

Kalau pengawasan dicabut dari masyarakat lokal, maka kawasan industri ini akan menjadi negara kecil dan kebal hukum. Ini yang tidak bisa kami terima! Shareholder dan stakeholder kami adalah konstituen, bukan korporasi, kata Putra Nababan, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Himpunan Kawasan Industri Indonesia, di Jakarta,Senin (29/6).

Baca:Kisah UnikGanjarPranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu