Jakarta, Gesuri.id -Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, menegaskan penyelesaian masalah pembiayaan proyek Kereta Cepat JakartaBandung (KCJB) atau Whoosh tidak boleh hanya difokuskan pada penyelamatan proyek semata.

Menurutnya, langkah pemerintah harus diarahkan untuk memperkuat sistem perkeretaapian nasional secara menyeluruh.

Kami setuju kita harus cari solusi setop perdebatan bahwa ini adalah proyek busuk atau bukan. Setop perdebatan apakah ini investasi sosial atau bukan (kalau) KRL itu investasi sosial. Ini saya kira orientasinya karena proyeknya juga lebih nuansanya bisnis ketika direncanakan, kata Rieke, Sabtu (8/11).

Rieke menjelaskan, sejak awal proyek kereta cepat dikembangkan melalui skema konsorsium antara China Railway dan empat BUMN besar, yaitu PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Keempatnya tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang bertanggung jawab atas pembangunan dan pembiayaan proyek KCJB.

Namun, lanjut Rieke, sebagian besar BUMN tersebut kini menghadapi tekanan keuangan serius. Karena itu, kemampuan mereka menanggung beban tambahan utang proyek Whoosh perlu dikaji kembali.